INDOPOSCO.ID – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi persoalan serius dalam menyampaikan pesan kepada publik. Menurutnya, berbagai kebijakan dan langkah strategis pemerintah kerap gagal dipahami masyarakat karena komunikasi yang tidak tersampaikan secara utuh.
Situasi tersebut bahkan disebutnya sebagai fase darurat komunikasi publik.
Hensa —sapaan akrab Hendri Satrio— menilai kondisi ini terlihat dari banyaknya kesalahpahaman masyarakat terhadap pernyataan pemerintah. Salah satu contohnya adalah pernyataan mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk 20 hari, namun tidak disertai penjelasan lebih lengkap.
Padahal, menurutnya, ada konteks penting yang tidak disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
“Gara-gara darurat komunikasi ini, pesan-pesan dan strategi politik Pak Prabowo tidak tersampaikan dengan baik sehingga rakyat banyak salah paham,” kata Hensa melalui gawai, Jumat (6/3/2026).
Hensa melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan pendekatan politik tertentu yang oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai “politik berselancar.”
Dalam pandangannya, strategi tersebut bukan sekadar manuver politik biasa, tetapi pendekatan yang sengaja membuka ruang kritik, bahkan hujatan dari masyarakat, demi mencapai tujuan yang lebih besar.
“Saya memahami bahwa politik Pak Prabowo yang berselancar itu membiarkan dirinya dihujat oleh sebagian masyarakat, tapi demi menyelamatkan bangsanya, lebih menyelamatkan rakyatnya,” ujar Hensa, mengutip pemahamannya dari pernyataan Dasco saat peluncuran buku Republik Menggugat karya Syahganda Nainggolan di ITB, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).
Menurut Hensa, persoalan yang muncul saat ini lebih banyak disebabkan oleh jarak pemahaman antara publik dan maksud sebenarnya dari strategi tersebut. Hal yang terlihat sebagai kelemahan atau kontroversi di permukaan, menurutnya, justru bisa menjadi bagian dari pendekatan politik yang sedang dijalankan pemerintah.
Ia juga menyinggung adanya potensi kerja sama yang dapat berdampak besar terhadap ketahanan energi nasional, termasuk terkait pasokan BBM.
“Dasco menyampaikan, politik berselancar ini ditengarai bisa memenuhi kebutuhan BBM kita sampai puluhan persen, karena perjanjian dengan Amerika Serikat. Ada 1.080 komoditi yang 0 persen,” kata penulis buku Riah Riuh Komunikasi itu.
Bagi Hensa, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum pemerintah menjelaskan secara utuh arah dan tujuan dari kebijakan tersebut.
“Maka dari itu rakyat harus melihat, bila memang politik berselancar ini berjalan, maka ini mungkin adalah strategi yang terbaik menurut Prabowo yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia, menyelamatkan Indonesia sekaligus, apa lagi saat zaman perang seperti saat ini,” jelasnya.
Namun ironisnya, menurut Hensa, strategi yang disebut berpotensi menyelamatkan ekonomi nasional tersebut justru tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena lemahnya komunikasi pemerintah.
Akibatnya, pesan strategis yang seharusnya memberikan pemahaman justru memicu kebingungan di tengah publik.
Karena itu, Hensa menilai pemerintah perlu segera memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif mengenai konsep politik berselancar yang disebut-sebut menjadi pendekatan Presiden Prabowo.
“Sebaiknya kita tunggupenjelasan dari pemerintah tentang politik berselancar Pak Prabowo ini sehingga tidak ada kesalahpahaman dan semuanya bersatu juga guyub demi Indonesia yang lebih baik,” tambah founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu. (her)
