INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan dengan valid, akurat, dan berintegritas. Ia menegaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali itu tidak boleh menghasilkan “data pesanan” yang berpotensi menyesatkan arah kebijakan pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Esti usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi X di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/2/2026). Menurutnya, koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, tidak hanya formalitas menjelang pelaksanaan sensus.
“Karena BPS akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026, maka perlu koordinasi mendalam, bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus dengan kabupaten/kota agar bisa menghadirkan data yang valid, bukan data pesanan,” tegasnya.
Esti menilai, validitas data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik. Tanpa data yang akurat, berbagai program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai keluhan yang masuk ke DPR terkait kepesertaan BPJS, termasuk persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara ada pula yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap tercatat sebagai penerima.
“Jangan sampai bantuan jatuh kepada orang yang tidak tepat. Jangan sampai orang yang sangat membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya, sementara yang tidak membutuhkan malah menerima,” ujarnya.
Karena itu, Esti meminta BPS tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga pemerintah provinsi, serta memastikan masyarakat siap berpartisipasi aktif dalam proses sensus. Ia menegaskan, integritas pendataan menjadi kunci agar hasil sensus dapat dipercaya sebagai dasar perumusan kebijakan nasional.
Diketahui, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Agenda rutin satu dekade sekali ini bertujuan memotret kondisi terkini struktur ekonomi nasional serta menghasilkan data sektoral yang komprehensif.
Esti berharap, melalui pelaksanaan sensus yang transparan dan akurat, pemerintah memiliki pijakan kuat dalam merancang kebijakan ekonomi yang adil, efektif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (dil)
