INDOPOSCO.ID – Rini Widyantini mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan momentum merancang ulang cara negara bekerja dan melayani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Kuliah Umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026).
Menurut Rini, kualitas birokrasi di IKN akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia. Ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang menyinggung pentingnya fondasi kekuatan bangsa, termasuk birokrasi yang unggul, dalam menentukan masa depan negara.
“IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Menteri PANRB menjelaskan, IKN dibangun dengan konsep smart governance, yakni pemerintahan yang lebih lincah, terintegrasi, dan responsif. Melalui skema shared office dan shared system, efisiensi serta kolaborasi antarinstansi diharapkan semakin kuat.
Menurutnya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu menjadi kunci efektivitas pemerintahan. Di IKN, konsep tersebut diterapkan sejak awal sebagai desain dasar, bukan sekadar perbaikan sistem lama.
Rini juga menyoroti tantangan era disrupsi yang ditandai percepatan digitalisasi dan kecerdasan artifisial (AI). Dalam situasi ini, pelayanan publik dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan.
Karena itu, ASN di IKN diharapkan menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia. “IKN tidak bisa dibangun dengan pola pikir konvensional. Aparatur harus adaptif dan siap memimpin perubahan,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya penguatan kompetensi digital ASN IKN melalui standar yang jelas, asesmen terukur, serta pemetaan terintegrasi dalam sistem nasional agar fondasi kota cerdas benar-benar ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul. (rmn)
