INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong penguatan budaya integritas di birokrasi melalui Zona Integritas (ZI) sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pemberian ZI Award bukan tujuan akhir, melainkan langkah strategis membangun budaya integritas di setiap unit kerja pemerintahan.
“ZI ini bukan tujuan akhir. Bukan karena ingin mendapatkan award, tetapi untuk menjaga konsistensi kinerja dan integritas pemerintah,” kata Rini ditemui INDOPOSCO usai acara SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar di kantor Kementerian PANRB, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, penilaian Zona Integritas dilakukan di tingkat unit kerja agar perubahan bisa dimulai dari skala kecil.
“Kami dorong setiap unit menjadi agen perubahan. Dari yang kecil, mereka bisa menularkan praktik baik secara nasional,” ujarnya.
Rini menjelaskan, Kementerian PANRB juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tentang konflik kepentingan sebagai pedoman ASN.
“Ini sesuai arahan Presiden bahwa pemberantasan korupsi dimulai dari dalam. ASN harus diberi pedoman untuk menghindari konflik kepentingan,” tegasnya.
Ia berharap semakin banyak unit kerja meraih predikat ZI sehingga terbentuk jaringan budaya integritas di seluruh pemerintahan.
“Kalau semakin banyak zona integritas, integritas instansi pemerintah menjadi semakin baik. Integrity island-nya harus diperbanyak,” ungkap Rini.
Rini juga mencatat meningkatnya minat instansi pemerintah mengikuti penilaian ZI sebagai indikasi kesadaran baru terhadap pentingnya integritas.
“Integritas itu adalah suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah,” tutupnya.
Dengan perluasan zona integritas dan penguatan regulasi konflik kepentingan, pemerintah berharap reformasi birokrasi tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur negara. (her)
