INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak alergi terhadap kritik. Namun, dalam dinamika politik, ekspresi emosional yang muncul justru kerap memicu persepsi publik yang keliru. Inilah yang disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio dalam diskusi bertajuk “Dinamika Politik Awal Tahun: Prabowo Anti Kritik” yang digelar Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita.
Dalam forum tersebut, Hensa -sapaan Hendri Satrio- menegaskan bahwa Prabowo bukan tipe pemimpin yang menutup telinga terhadap masukan publik. Sebaliknya, ia memahami strategi menghadapi kritik, termasuk melalui dialog dan pendekatan merangkul pihak yang berbeda pandangan.
“Pak Prabowo itu tidak anti-kritik, menurut saya dia memahami bagaimana menangani kritik termasuk dengan berdialog dan merangkul semua,” kata Hensa melalui gawai, Selasa (10/2/2026).
Meski demikian, Hensa mengakui bahwa Prabowo terkadang menunjukkan respons emosional terhadap kritik, terutama jika menyangkut program unggulannya.
“Dia bisa satu sisi keras terhadap kritik-kritik program flagshipnya meski juga dia bisa menunjukkan sisi baper (bawa perasaannya),” ungkapnya.
Salah satu contoh yang dikutip adalah pernyataan Prabowo dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, di mana ia menantang pihak yang tidak setuju dengan kebijakannya untuk berkompetisi di Pemilu 2029. Menurut Hensa, pernyataan tersebut mencerminkan sisi emosional, namun tidak bisa dijadikan bukti bahwa Prabowo anti kritik.
“Rakornas kemarin Prabowo ngomong ‘Kalau gak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029,’ nah apakah itu anti-kritik? Enggak. Cuma dia baper aja dan baper itu manusiawi,” ujar Hensa.
Hensa menilai label anti-kritik justru muncul akibat problem komunikasi di lingkar pemerintahan. Ia menyebut adanya kesenjangan kualitas komunikasi antara Presiden dan para pembantunya yang membuat pesan kebijakan tidak tersampaikan secara optimal.
“Pemerintahan Pak Prabowo tidak cukup kuat mental untuk menanggapi kritikan-kritikan yang muncul dari krisis komunikasi yang ditimbulkan oleh para pejabat negara itu,” jelasnya.
Menurutnya, banyak pejabat cenderung menghindari komunikasi langsung dengan publik karena khawatir kesalahan bicara dapat berujung pada reshuffle kabinet.
“Saat ini, pejabat-pejabat negara sekarang menghindari berkomunikasi langsung dengan rakyat, karena mereka takut blunder, kemudian menjadi masalah di mereka yang bisa membuat mereka kena reshuffle,” tutur Hensa.
Meski begitu, Hensa melihat sinyal perbaikan. Beberapa pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mulai tampil menjelaskan kebijakan kepada publik, sehingga beban komunikasi tidak sepenuhnya ditanggung Presiden.
“Meski kini Mas Pras atau Mas Teddy yang bukan berlatar belakang komunikasi ini mulai muncul sebagai juru bicara, namun seharusnya peran ini dilakukan oleh ahli-ahli komunikasi yang ada di pemerintahan,” tambahnya.
Dalam momentum Hari Pers Nasional, Hensa menekankan pentingnya ekosistem kritik yang sehat antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Ia menilai kritik faktual justru menjadi alat bagi pemerintah untuk membaca persoalan strategis bangsa.
“Kritik yang sehat justru membantu pemerintah membaca persoalan ekonomi, hukum, dan komunikasi yang sama-sama mendesak untuk ditangani,” ucap Hensa.
Pada akhirnya, founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai tantangan utama bukan pada sikap Presiden terhadap kritik, melainkan pada soliditas komunikasi di dalam pemerintahan. Tanpa perbaikan komunikasi politik, persepsi negatif akan terus menguat di ruang publik.
“Harus diakui memang gap kualitas antara Prabowo dan para pembantunya di pemerintahan memang memperparah kondisi komunikasi yang akhirnya menyebabkan Prabowo mendapatkan label anti-kritik, dan seharusnya para jajaran mulai menyadari akan komunikasi yang baik,” tutup Hensa. (her)
