INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah mematangkan transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, terutama bagi ASN yang terdampak bencana ekologis di wilayah Sumatra.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan pengembangan layanan SmartASN menjadi kunci utama. Portal ini dirancang bukan sekadar aplikasi, melainkan sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan pengelolaan kinerja, layanan kepegawaian, hingga pusat pembelajaran dalam satu platform.
“SmartASN bukan sekadar aplikasi, tapi tempat yang memudahkan dan lebih membuka akses ASN untuk belajar. Teknologi memudahkan ASN mengembangkan kompetensinya tanpa harus terkurung batasan tempat dan birokrasi yang rumit,” ujar Rini dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Transformasi ini juga sejalan dengan amanat Keputusan Presiden No. 1/2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra. Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Menteri PANRB memiliki tugas krusial untuk memulihkan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam masa pemulihan ini, pemerintah memberikan perlindungan dan konsolidasi khusus bagi ASN terdampak melalui penyesuaian jam kerja yang memberikan kelonggaran waktu selama masa pemulihan, penyesuaian ekspektasi target capaian kinerja selama masa darurat, serta perluasan akses pengembangan kompetensi secara daring agar para ASN tetap dapat produktif meski berada di lokasi terdampak.
Senada dengan hal tersebut, Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan kompetensi kini diarahkan untuk mendukung percepatan pascabencana. Inovasi pada Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar di tiga provinsi terdampak kini difokuskan pada materi habituasi yang relevan dengan kebutuhan pemulihan daerah.
“Saat ini sudah tersedia digital learning dengan akses yang luas. Kami juga melakukan penguatan kapasitas ASN hingga ke tingkat pemerintah desa untuk mendorong percepatan pemulihan,” jelas Taufiq.
Selain itu, LAN membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, hingga asosiasi. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan pembelajaran terintegrasi yang mendukung kebutuhan ASN dan masyarakat setempat. Panduan teknis mengenai hal ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Kepala LAN mengenai penyelenggaraan pelatihan di daerah terdampak bencana. (rmn)
