INDOPOSCO.ID – Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi nasional, yakni rendahnya rasio jumlah wirausaha dibandingkan total populasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius, bukan hanya bagi sektor ekonomi, tetapi juga bagi dunia pendidikan dan media.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, menilai bahwa jumlah pelaku usaha di Indonesia hingga kini masih berada di angka yang mengkhawatirkan.
“Saya kira ada satu masalah yang bangsa ini sedang hadapi, negara kita sedang hadapi. Jumlah pengusaha di Indonesia ini masih agak kecil, mungkin tidak sampai 4 persen,” ujar Teguh dalam seminar UMKM bertajuk “Peran Media Massa Dalam Pengembangan UMKM” di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, dari hampir 300 juta penduduk Indonesia, jumlah masyarakat yang benar-benar terlibat sebagai pelaku usaha masih di bawah angka ideal. Bahkan, jika ditelusuri lebih dalam, angka wirausaha sejati, yang memiliki produk, melakukan inovasi, dan mempunyai konsep pengembangan bisnis ternyata lebih kecil lagi.
“Dari 56 juta UMKM itu, hasilnya wirausaha kita baru sekitar 3,16 persen. Artinya yang betul-betul siap naik kelas itu jumlahnya masih sangat sedikit,” jelasnya.
Menurut Teguh, sebagian besar pelaku usaha mikro di Indonesia masih berada pada tahap ekonomi subsisten.
“Yang lain itu masih subsisten ekonomi. Mereka berusaha ya untuk makan besok. Bahkan ada yang bilang, ‘sudah puas kok Pak, yang penting besok bisa makan’,” katanya.
Situasi inilah, lanjut Teguh, yang mendorong pemerintah mengembangkan dan memperkuat pendidikan vokasional agar generasi milenial dan Gen Z mulai berpikir menjadi pengusaha.
Sebagai dosen, Teguh mengaku melihat bibit-bibit kewirausahaan itu sudah mulai tumbuh di kalangan mahasiswa.
“Kalau saya ngobrol dengan mahasiswa di kelas, mereka sebenarnya sudah mulai punya bibit jadi pengusaha. Ada yang dagang online, tiba-tiba sudah punya uang. Ini saya kira ke depan akan semakin besar,” ujarnya optimistis.
Dalam konteks media, Teguh kemudian menyinggung peran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai salah satu dari tiga organisasi media siber yang diakui Dewan Pers. Saat ini, JMSI memiliki sekitar 900 anggota yang tersebar di 38 provinsi, dengan struktur organisasi yang sudah relatif utuh di 32 provinsi.
“Anggota kami ini badan usaha, medianya. Jadi JMSI juga berusaha membantu pengusaha-pengusaha media agar menjadi pelaku usaha yang profesional,” katanya.
Namun demikian, Teguh mengakui bahwa sebagian besar media anggota JMSI di daerah masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil.
“Banyak teman-teman kami di daerah itu masih UMKM. Mereka ini jurnalis berpengalaman yang terdorong menjadi pengusaha, lalu bikin media,” ungkapnya.
Di sisi lain, Teguh menyampaikan kegelisahannya terhadap pertumbuhan jumlah media yang sangat pesat di Indonesia. “Sejujurnya saya agak kurang happy melihat banyaknya media. Saya khawatir kurasinya tidak bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada acuan mengenai rasio ideal jumlah media dibandingkan populasi penduduk, berbeda dengan dunia usaha yang memiliki indikator rasio sehat.
“Kalau di dunia usaha, kita punya gambaran rasio yang dianggap sehat. Tapi di dunia pers, ini belum ada. Kita belum tahu apakah jumlah media sekarang ini sudah ideal atau belum,” kata Teguh.
Melalui Bidang Pengembangan Potensi Daerah, JMSI berupaya mengambil peran lebih luas, tidak hanya membantu media, tetapi juga mendorong pelaku usaha di daerah agar potensi lokal mereka dikenal publik.
“Tujuannya bukan membantu medianya, tapi membantu pelaku usaha di daerah. Supaya orang tahu potensi satu daerah,” tegasnya.
Menurut Teguh, langkah ini penting agar media tidak terjebak pada ketergantungan sumber pendanaan tradisional yang berpotensi mengganggu independensi.
“Kami khawatir media akhirnya tidak independen atau tergantung pada sumber-sumber pendanaan tertentu. Karena itu, media harus ikut membuka akses pasar, advokasi, dan storytelling bagi pelaku usaha,” pungkasnya.
Ke depan, Teguh berharap sinergi antara media, pelaku UMKM, dan pemerintah dapat terbangun lebih kuat, sehingga media tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional. (her)
