INDOPOSCO.ID – Program Revitalisasi satuan pendidikan digulirkan secara masif dan merata, tidak hanya menyasar kota-kota besar, tetapi juga kabupaten dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya di Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah.
Upaya pemerataan layanan pendidikan di Purworejo diperkuat melalui revitalisasi 20 satuan pendidikan dari berbagai jenjang dari 3 Taman Kanak-kanak (TK)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 7 Sekolah Dasar (SD), 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Revitalisasi satuan pendidikan bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun masa depan anak-anak kita,” kata Mu’ti dalam keterangan, Minggu (25/1/2026).
Ia menyebut, pada 2025 lalu pemerintah melakukan revitalisasi di 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan lebih dari 98 persen pembangunannya telah selesai. Menurutnya, sekolah yang aman dan nyaman menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pembelajaran yang efektif dan bermakna.
“Kami ingin anak-anak belajar di lingkungan yang bebas dari kekerasan dan perundungan, serta berada di ruang yang bersih, sehat, dan layak,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 sebagai dasar untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman di seluruh Indonesia.
“Tak hanya revitalisasi fisik, kami juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran. Hingga kini, lebih dari 288.000 satuan pendidikan telah menerima bantuan Papan Interaktif Digital (PID)/Interactive Flat Panel (IFP) sebagai sarana pembelajaran digital,” ungkapnya.
“Kami juga melatih para guru, menyediakan laptop dan materi pembelajaran, hingga membantu sekolah yang belum memiliki internet dan listrik. Digitalisasi harus menyentuh proses belajar, bukan sekadar alat,” imbuhnya.
Diketahui, pada 2026 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi sekitar 11.700 satuan pendidikan dan akan mengusulkan penambahan hingga mencapai 60.000 satuan pendidikan, sehingga total lebih dari 71.000 satuan pendidikan akan menerima program digitalisasi. Setiap sekolah juga akan mendapatkan tambahan tiga IFP agar secara bertahap terwujud konsep satu kelas satu perangkat digital. (nas)
