oleh: Nasuha, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Abstrak
INDOPOSCO.ID – Isu wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah memicu penolakan luas dari masyarakat dan organisasi sipil di Indonesia. Penolakan ini berkaitan dengan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan hilangnya kedaulatan rakyat dalam pemilihan pemimpin daerah.
Di satu sisi, pendukung wacana ini menekankan efisiensi anggaran dan dasar konstitusional yang memungkinkan mekanisme tidak langsung. Namun mayoritas publik menolak gagasan tersebut berdasarkan survei dan pernyataan kelompok mahasiswa, partai politik tertentu, serta pengamat demokrasi. Opini ini membahas isu tersebut dari perspektif teori demokrasi, hubungan antara mekanisme pemilu dan partisipasi publik, serta implikasi politis dan normatif dari penolakan masyarakat.
I. Latar Belakang
Penolakan masyarakat sipil terhadap wacana pilkada melalui DPRD menguat. Selain dinilai sebagai kemunduran demokrasi, skema pilkada tidak langsung itu juga dianggap menyimpang dari konstitusi dan semangat reformasi. Masyarakat sipil pun menyerukan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pembajakan kedaulatan rakyat.
Presidium Nasional KIPP Indonesia Brahma Aryana(suara merdeka, januari 2026), mengatakan, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Indonesia secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Mekanisme pilkada tidak langsung bukan hanya sebagai kemunduran demokrasi, melainkan juga penyimpangan serius terhadap konstitusi dan konsensus reformasi.
Pengalihan mandat memilih dari rakyat ke tangan elite parlemen daerah tidak sesederhana perubahan prosedural, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap roh reformasi dan upaya sistematis melakukan resentralisasi kekuasaan yang mencederai prinsip demokrasi konstitusional.(suara merdeka,januari 2026).
Penolakan terhadap wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya juga telah disuarakan sejumlah masyarakat sipil lain, di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Network for Democracy and Electoral Integrity, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Bahkan, penolakan juga datang dari mayoritas publik. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA (Tempo, Januari 2026), sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali terhadap gagasan pilkada melalui DPRD. Penolakan muncul lintas segmen, baik usia, tingkat ekonomi, maupun konstituen partai yang selama ini menggaungkan wacana tersebut.
Presidium Nasional KIPP mengakui adanya berbagai problem dalam pilkada langsung, mulai dari politik uang yang terstruktur, tingginya biaya politik, hingga kartelisasi partai politik. Namun, kegagalan dalam pengelolaan pilkada langsung itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak pilih rakyat.
Menjadikan kegagalan manajemen sebagai dalih untuk menghapus hak pilih rakyat adalah sesat pikir serius dalam demokrasi. (Brahma Aryana, Suara Merdeka Januari 2026).
Ia menilai pilkada melalui DPRD justru berpotensi memindahkan praktik politik uang dari masyarakat ke ruang tertutup fraksi-fraksi DPRD. Mekanisme tersebut, lanjutnya, membuka peluang terjadinya penyuapan yang terinstitusionalisasi dan memperkuat dominasi oligarki yang semakin jauh dari pengawasan publik.
Brahma juga menyoroti argumentasi pendukung pilkada lewat DPRD yang kerap berlindung di balik frasa ”dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 sebagai kebijakan hukum terbuka. Berdasarkan risalah sidang Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR saat amendemen UUD 1945, semangat dasar pasal tersebut justru penguatan kedaulatan rakyat.
Menurut KIPP, pilihan redaksional ”dipilih secara demokratis”, bukan dimaksudkan untuk membuka tafsir bebas, melainkan kompromi agar selaras dengan desain otonomi daerah tanpa mengingkari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perdebatan amendemen, pilkada oleh DPRD bahkan diposisikan sebagai praktik lama yang hendak ditinggalkan karena menciptakan oligarki lokal, transaksi politik tertutup, serta memutus hubungan langsung antara rakyat dan pemimpinnya.
Secara original intent, Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 adalah fondasi konstitusional bagi pilkada langsung, bukan legitimasi pemilihan oleh DPRD. Dari sisi yuridis, KIPP menilai perdebatan pemilihan langsung atau tidak langsung sejatinya telah ”tutup buku” setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan bahwa pilkada merupakan bagian integral dari rezim pemilu sehingga wajib dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Penegasan tersebut diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 110/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikurangi melalui prosedur yang membatasi partisipasi langsung warga negara. Mengembalikan pilkada ke DPRD dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap supremasi konstitusi dan pengabaian yurisprudensi tetap MK.
KIPP juga mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial, legitimasi eksekutif, termasuk di tingkat daerah, harus bersumber langsung dari rakyat untuk menjaga prinsip checks and balances. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, posisi kepala daerah berpotensi menjadi sandera politik parlemen dan melemahkan fungsi pengawasan.
Secara sosiologis, KIPP tingkat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif tengah berada pada titik tinggi sebagaimana tecermin dalam gelombang protes ”Peringatan Darurat” pada Agustus-November 2025. Memaksakan kewenangan memilih kepala daerah kepada DPRD di tengah krisis kepercayaan publik dinilai berisiko memicu instabilitas sosial-politik dan pembangkangan sipil.
KIPP berpandangan, pilkada langsung merupakan capaian penting reformasi yang seharusnya diperbaiki, bukan dihapuskan. KIPP pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersiaga menghadapi berbagai upaya pembajakan kedaulatan rakyat. Demokrasi mungkin mahal, tetapi harga yang harus dibayar untuk regresi menuju tirani elitis akan jauh lebih menghancurkan bagi masa depan bangsa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya menyadari adanya aspirasi dari sejumlah partai politik yang menghendaki perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD (Kompas,7 Januari 2026).
Namun, ia menegaskan bahwa suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah. Suara rakyat yang menghendaki pemilihan tidak langsung atau tetap menghendaki pemilihan langsung wajib disimak dan dicermati pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana. Demokrasi menuntut keterbukaan untuk mendengar aspirasi rakyat sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem mana pun yang dipilih akan dijalankan secara adil, jujur, dan beradab.
Menurut Yusril, sistem mana pun nanti yang diputuskan pemerintah dan DPR saat merevisi UU Pilkada wajib dihormati oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan demokratis.
Terlepas dari itu, ia berpandangan, pilkada secara langsung oleh rakyat ataupun secara tidak langsung melalui DPRD sama-sama konstitusional dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Ketentuan tersebut, merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD, dua-duanya adalah konstitusional. Norma Pasal 18 UUD 1945 hanya mensyaratkan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis.
Yusril menyampaikan secara pribadi, ia berpandangan pilkada tidak langsung atau melalui DPRD justru lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan asas ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Asas ini mengajarkan bahwa demokrasi tidak dijalankan oleh setiap orang berdasarkan pemikirannya sendiri-sendiri, melainkan melalui ’hikmat kebijaksanaan’ dan dilaksanakan dalam lembaga permusyawaratan (MPR) dan perwakilan (DPR dan DPRD).
Yusril menjelaskan, secara filosofis, rakyat dalam jumlah besar tidak mungkin melakukan musyawarah secara langsung. Oleh karena itu, mekanisme permusyawaratan hanya dapat dijalankan melalui lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD. Musyawarah hanya mungkin dilakukan melalui badan atau lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Inilah filosofi bernegara yang dirumuskan oleh para founding fathers, tetapi dalam era reformasi sering kali kita lupakan.
Dari sisi implementasi, Yusril menilai pilkada secara langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung.
Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan.
Selain itu, pengawasan terhadap praktik politik uang juga dinilai jauh lebih sulit dalam pilkada langsung karena melibatkan puluhan ribu hingga jutaan pemilih.
”Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas dibandingkan dengan mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung,” lanjutnya.
Yusril juga menekankan pemilihan melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya calon kepala daerah yang memiliki kapabilitas dan integritas dibandingkan dengan pemilihan langsung yang kerap memberi ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal.
Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak. Meski demikian, perdebatan mengenai mekanisme pilkada tidak seharusnya disikapi secara hitam-putih. Menurut dia, dalam kondisi saat ini, fokus utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar berbagai mudarat yang selama ini muncul dapat diminimalkan.
Perbaikan tersebut mencakup penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan perekrutan calon kepala daerah oleh partai politik.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan Pilkada langsung melalui DPRD dengan menggunakan perspektif teori persuasi dan negosiasi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya penolakan Pilkada langsung dilakukan melalui strategi persuasi elite yang menekankan narasi efisiensi, stabilitas politik, dan penguatan kelembagaan DPRD.
Sementara itu, proses negosiasi terjadi dalam arena legislatif dan ruang publik yang melibatkan kompromi kepentingan politik. Paper ini menyimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan wacana Pilkada melalui DPRD sangat ditentukan oleh efektivitas strategi persuasi politik serta kemampuan negosiasi antaraktor dalam merespons aspirasi publik dan prinsip demokrasi.
Sebagai isu politik strategis, penolakan Pilkada langsung melibatkan proses persuasi untuk membentuk opini publik serta negosiasi politik antaraktor dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mata kuliah Persuasi dan Negosiasi menjadi kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika wacana ini secara lebih mendalam.
– Bagaimana konsep persuasi dan negosiasi dalam konteks politik?
– Bagaimana strategi persuasi yang digunakan dalam penolakan Pilkada langsung melalui DPRD?
– Bagaimana proses negosiasi politik berlangsung dalam wacana Pilkada melalui DPRD?
Tujuan Penulisan untuk:
– Mengkaji konsep persuasi dan negosiasi dalam politik.
– Menganalisis strategi persuasi dalam penolakan Pilkada langsung.
– Menelaah proses negosiasi politik dalam wacana Pilkada melalui DPRD.
II. Kajian Teoritis/Tinjauan Pustaka
Pembahasan kajian ini didasarkan pada dua pilar teori utama dalam studi komunikasi politik: Komunikasi Persuasi dan Negosiasi Politik.
2.1 Komunikasi Persuasi: Framing dan Konstruksi Makna
Komunikasi persuasi dalam politik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi aktif mengkonstruksi realitas melalui pemilihan bahasa dan penekanan tertentu. Konsep kunci yang relevan adalah Framing.
– Framing adalah praktik strategis mengemas suatu isu dengan cara tertentu untuk menonjolkan aspek-aspek spesifik, sehingga memengaruhi bagaimana audiens mempersepsikan, menafsirkan, dan menilai realitas tersebut. Dalam konteks Pilkada DPRD, pihak pendukung berusaha membingkai (to frame) wacana ini sebagai solusi atas masalah “biaya politik yang tinggi” dan “politik uang yang merajalela”. Narasi ini berusaha mengalihkan diskusi dari prinsip kedaulatan rakyat ke masalah teknis-ekonomi, sehingga terlihat lebih rasional dan pragmatis.
– Agenda Setting juga berperan, di mana partai politik dan elite berusaha menetapkan isu “inefisiensi pilkada langsung” sebagai agenda utama yang perlu segera diselesaikan, sambil mengabaikan atau mengecilkan agenda alternatif seperti reformasi sistem kepartaian atau penegakan hukum.
Teori ini membantu kita memahami bagaimana narasi efisiensi dibangun sebagai alat persuasi utama untuk mendapatkan dukungan publik dan politik, meski menuai penolakan luas.
2.2 Negosiasi Politik: Dari Lobi Elitis hingga Konflik Terbuka
Negosiasi politik adalah proses terstruktur untuk mengklarifikasi inti konflik dan mencari kesepakatan antar pihak yang berkepentingan. Dalam konteks legislatif seperti pembahasan RUU Pilkada, negosiasi menjadi mekanisme sentral.
– Teknik Negosiasi: Najib Azca dari Univeritas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan dua teknik utama: 1) Bargaining/Kompromi, yaitu tawar-menawar untuk mencari titik temu dengan saling memberi konsesi; dan 2) Resolusi, yang berorientasi pada solusi jangka panjang dan win-win solution.
– Negosiasi Berbasis Kepentingan: Pendekatan efektif dalam negosiasi adalah fokus pada kepentingan di balik posisi. Misalnya, di balik posisi “tolak pilkada DPRD” (PDIP) dan “setuju pilkada DPRD” (Golkar), terdapat kepentingan bersama seperti “stabilitas politik daerah” dan “pemimpin yang legitimatif”. Negosiasi yang baik akan mencari formula yang memenuhi kepentingan tersebut, bukan sekadar memperdebatkan posisi.
– Agenda Setting Politic: Dalam dinamika partai, negosiasi sering kali tidak murni mencari solusi bersama, tetapi dimanfaatkan untuk agenda setting politic, yaitu membingkai dan mengarahkan proses penyelesaian konflik untuk kepentingan salah satu pihak.
2.3 Konvergensi Teori: Persuasi sebagai Alat Negosiasi
Dalam praktik, persuasi dan negosiasi berjalan beriringan. Framing persuasif (misal, “pilakada DPRD lebih efisien”) digunakan untuk memperkuat posisi negosiasi di meja perundingan. Sebaliknya, hasil negosiasi di ruang tertutup kemudian perlu dipersuasikan kepada publik untuk mendapatkan legitimasi. Analisis terhadap kasus Pilkada DPRD akan menunjukkan interaksi dinamis antara kedua proses ini.
III. Pembahasan
Wacana Pilkada melalui DPRD menunjukkan kombinasi kedua pendekatan tersebut, terutama dalam pembahasan kebijakan di parlemen.
Persuasi dan Negosiasi dalam Politik
Persuasi dan negosiasi merupakan dua proses yang saling berkaitan dalam politik. Persuasi berfungsi membentuk sikap dan preferensi, sedangkan negosiasi digunakan untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Penolakan Pilkada langsung sering dikemas dalam narasi efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan penguatan peran lembaga perwakilan. Aktor politik yang mendukung Pilkada melalui DPRD berupaya meyakinkan publik bahwa mekanisme tersebut lebih sesuai dengan sistem demokrasi perwakilan.
Namun, di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan akademisi menilai bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi partisipasi politik rakyat serta membuka ruang transaksi politik elite.
– Frame Pendukung (Koalisi Partai Pengusul): Koalisi partai seperti Golkar, PKB, Gerindra, dan lainnya secara konsisten menggunakan frame “efisiensi anggaran” dan “pengurangan politik uang”. Mereka membingkai pilkada langsung sebagai proses yang “mahal”, “ribut”, dan “sering berakhir dengan konflik”. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung dengan alasan efisiensi.
Narasi ini berusaha meyakinkan publik bahwa perubahan sistem adalah langkah rasional dan bertanggung jawab secara fiskal.
– Frame Penentang (PDIP dan Masyarakat Sipil):
Di sisi lain, PDIP dan kelompok penolak membingkai wacana ini sebagai “pengkhianatan kedaulatan rakyat” dan “kemunduran demokrasi”. Mereka menekankan bahwa biaya demokrasi adalah harga yang harus dibayar untuk partisipasi langsung, dan masalah politik uang harus diselesaikan dengan penegakan hukum, bukan pencabutan hak pilih. PDIP secara ideologis menegaskan bahwa ini adalah persoalan “hak rakyat” yang tidak boleh dikurangi.
Kegagalan persuasi narasi pendukung terlihat dari data jajak pendapat yang menunjukkan penolakan mayoritas publik (77,3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa frame “efisiensi” gagal menggeser nilai fundamental “kedaulatan rakyat” di benak publik.
– Peta Kekuatan dan Strategi PDIP: PDIP, yang berpotensi “sendirian” di parlemen, menyiapkan strategi negosiasi berbasis dialog persuasif dan lobi. Mereka membuka komunikasi dengan fraksi lain, menyiapkan data, argumen historis (mengingatkan pada era Orde Baru), serta melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai basis hukum. Ini adalah upaya negosiasi resolusi yang berorientasi pada nilai demokrasi jangka panjang.
– Manuver Partai Pendukung: Partai-partai pendukung seperti Golkar dan Demokrat diketahui pernah berubah sikap. Dulu mendukung pilkada langsung, kini beralasan efisiensi. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa negosiasi internal dan kalkulasi politik pragmatis lebih dominan daripada konsistensi ideologis. Pola ini disebut dalam opini sebagai bagian dari “folklore demokrasi” di Indonesia di mana ingatan partai lebih pendek daripada ingatan rakyat.
– Negosiasi dengan Publik (Aksi dan Dialog): Konflik tidak hanya terjadi di parlemen. Di Pontianak, aksi penolakan yang digelar mahasiswa berhasil difasilitasi oleh kepolisian untuk berdialog langsung dengan perwakilan DPRD setempat. Ini adalah bentuk negosiasi langsung antara masyarakat dengan wakil rakyat, di mana pendekatan persuasif dan dialogis dari aparat berperan penting menjaga situasi kondusif.
Titik Temu dan Kebuntuan:
Analisis Berbasis Kepentingan
Menerapkan prinsip negosiasi berbasis kepentingan, dapat diidentifikasi:
– Posisi: Pro vs Kontra Pilkada DPRD.
– Kepentingan Mendasar:
– Pihak Pro: Mengurangi biaya operasional politik (bagi partai/kandidat), mengontrol hasil pemilihan, menekan konflik horisontal.
– Pihak Kontra: Mempertahankan partisipasi dan kedaulatan rakyat, menghasilkan pemimpin yang legitimet dan akuntabel kepada publik, mencegah oligarki tertutup.
– Kepentingan Bersama yang Potensial: Pemerintahan daerah yang efektif, stabil, dan bebas dari korupsi; sistem politik yang sehat dan dipercaya publik.
Kebuntuan terjadi karena solusi yang diusulkan (Pilkada DPRD) dianggap oleh satu pihak secara fundamental bertentangan dengan kepentingan utamanya (kedaulatan rakyat). Oleh karena itu, PDIP dan pengkritik mengajukan solusi alternatif seperti penerapan e-voting untuk menekan biaya, dan penegakan hukum yang ketat untuk memberantas politik uang, sebagai upaya memenuhi kepentingan bersama tanpa mengorbankan partisipasi langsung.
IV. Kesimpulan
Analisis terhadap wacana Pilkada melalui DPRD menunjukkan bahwa isu ini merupakan laboratorium lengkap bagi teori Komunikasi Persuasi dan Negosiasi.
Pertama, dari sisi persuasi, pertarungan ditentukan oleh kemampuan membingkai (framing) isu. Narasi “efisiensi” yang diusung koalisi partai pendukung terbukti kurang persuasif jika dihadapkan pada narasi “kedaulatan rakyat” yang diusung oleh PDIP dan didukung oleh mayoritas publik. Hal ini membuktikan bahwa dalam demokrasi, nilai-nilai partisipatif sering kali lebih kuat daripada klaim rasional-pragmatis semata.
Kedua, dari sisi negosiasi, dinamika di parlemen memperlihatkan kompleksitas lobi politik, pergantian sikap elastis partai, dan strategi negosiasi berbasis nilai yang dijalankan oleh pihak minoritas. PDIP, meski berpotensi terkucil secara suara, menggunakan pendekatan negosiasi yang mengedepankan dialog, data, dan hukum, serta berusaha melibatkan publik sebagai sumber tekanan eksternal.
Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan bahwa dalam demokrasi, perubahan kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan negosiasi elitis di ruang tertutup. Legitimasi dari publik, yang dibangun melalui komunikasi persuasif yang jujur dan dialogis, tetap menjadi penentu utama. Wacana Pilkada DPRD, terlepas dari hasil akhirnya, telah menguji ketahanan nilai-nilai demokrasi partisipatif dan menunjukkan bahwa ruang publik serta suara rakyat tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang signifikan dalam proses politik Indonesia.
V. Daftar Pustaka
Buku Wajib (Berdasarkan Permintaan):
1. Brodow, Ed. Negotiation Boot Camp: How to Resolve Conflict, Satisfy Customers, and Make Better Deals. (Buku ini relevan untuk memahami teknik dasar negosiasi praktis yang dapat diaplikasikan dalam lobi politik).2. Negotiation Tactics dan The Art of Negotiation
3. Hames, David S. Negotiation: Closing Deals, Settling Disputes, and Making Team Decisions. (Buku teks akademik ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk analisis negosiasi dalam konteks politik dan penyelesaian sengketa).
Sumber Artikel & Berita (Hasil Pencarian):
1. NU Online. (2026). Pilkada oleh DPRD: Efisiensi atau Pengkhianatan Kedaulatan Rakyat?
2. Kompas.id/KPPOD. (2026). Mengapa Publik Menolak Pilkada lewat DPRD?
3. Suara.com. (2026). Berani Lawan Arus Sendirian, Mampukah PDIP Jegal Wacana Pilkada via DPRD di Parlemen?
4. SATUNAMA. (2020). Pentingnya Negosiasi dalam Manajemen Konflik Politik
5. Bhinneka Nusantara. (2026). Aksi Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD di Pontianak Dikawal Ketat Polisi, Massa dan Dewan Berdialog. (*)
