INDOPOSCO.lD – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Ahmad Heryawan, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memberikan sertifikat tanah pengganti secara gratis bagi masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret negara dalam melindungi hak masyarakat terdampak bencana, khususnya terkait kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang menjadi aset utama keluarga.
“Kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara yang sangat dibutuhkan rakyat. Korban bencana tidak boleh dibebani urusan administratif yang rumit dan berlarut-larut. Sertifikat tanah pengganti gratis adalah kebijakan yang tepat, adil, dan berkeadaban,” ujar pria yang akrab disapa Kang Aher saat diwawancarai awak media di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut juga mengapresiasi penegasan ATR/BPN bahwa data pertanahan nasional tersimpan dengan aman dan terintegrasi, sehingga meskipun dokumen fisik masyarakat rusak atau hilang akibat bencana, status kepemilikan tanah tetap dapat diverifikasi dan dipulihkan.
“Ini membuktikan pentingnya sistem administrasi pertanahan yang modern dan tertata. Masyarakat harus merasa tenang, karena hak-haknya tetap terlindungi meskipun tertimpa musibah,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu.
Tak hanya menyoroti aspek administrasi pertanahan, Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut juga mengingatkan dampak serius bencana terhadap sektor pertanian.
Saat ini, diketahui sekitar 65 ribu hektare lahan sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan tertutup lumpur tebal akibat banjir dan longsor, sehingga tidak dapat difungsikan sementara waktu.
“Kondisi ini berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi petani. Karena itu, penanganan pascabencana harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya mengurus sertifikat tanah, tetapi juga memulihkan fungsi lahan dan penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Aher menegaskan, Komisi II DPR RI akan terus mendorong sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan anggaran yang memadai agar pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal.
“Pemulihan harus menyeluruh. Dengan kerja bersama dan penanganan teknis yang serius, kita optimistis masyarakat terdampak dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal,” pungkasnya. (dil)
