INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyampaikan Komisi X DPR siap untuk terus mengawal realisasi janji pemerintah terkait revitalisasi pendidikan pada tahun 2026, khususnya bagi sekolah-sekolah terdampak bencana.
“Komisi X DPR RI akan terus memantau realisasi janji pemerintah terkait alokasi anggaran revitalisasi pendidikan tahun 2026, khususnya di wilayah yang mengalami dampak cukup parah,” kata Fikri, sapaan akrab Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Lebih lanjut, dia menyoroti kompleksnya revitalisasi infrastruktur, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Fikri menjelaskan bahwa kerusakan di SMK tidak hanya menyangkut tembok atau atap, tetapi juga menyangkut peralatan praktik vital, seperti mesin bubut, mesin sekrap, atau alat otomotif yang sulit digantikan dalam waktu singkat dan berbiaya tinggi.
Sebagai solusi darurat agar proses belajar tidak lumpuh total, ia menyarankan Kemendikdasmen mengirimkan alat praktik miniatur dan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Vokasi untuk mengerahkan tenaga ahli guna memperbaiki peralatan yang masih bisa diselamatkan.
Guna mempercepat pemulihan tersebut, Fikri juga mendesak adanya sinergi lintas kementerian yang kuat, terutama antara Kemendikdasmen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, hal itu bernilai krusial mengingat kewenangan pendidikan yang terdesentralisasi sering kali memunculkan kendala birokrasi, yakni pemerintah kabupaten hanya menangani jenjang SD dan SMP, sementara SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi.
Berikutnya, Fikri juga memberikan peringatan keras agar pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah terdampak bencana dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Selain akuntabilitas anggaran, ia juga mendorong penerapan kurikulum darurat yang fleksibel dan menyenangkan serta pelibatan akademisi dalam penyusunan kajian lingkungan untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan demi keselamatan generasi penerus bangsa.
Sebelumnya, Kemendikdasmen telah menyatakan memprioritaskan revitalisasi terhadap sekolah atau satuan pendidikan yang rusak berat akibat dihantam banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada 2026.
“Nah, adapun yang rusak berat dan sudah tidak bisa digunakan lagi, insya Allah akan kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun ini,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat.
Atip menyebut pemerintah melalui Kemendikdasmen telah melakukan pendataan sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak bencana. Klasifikasi tersebut terbagi atas tiga klaster, yakni rusak ringan, sedang hingga berat. (ney)
