INDOPOSCO.ID – Industri haji dan umrah Indonesia tumbuh besar di atas jumlah jamaah yang masif. Setiap tahun, jutaan warga berangkat ke Tanah Suci, membawa potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah. Namun di balik angka yang mengesankan itu, tersimpan ironi, yakni manfaat ekonominya belum sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menilai industri haji dan umrah nasional masih berjalan secara parsial dan belum terkelola sebagai satu ekosistem ekonomi yang utuh.
“Selama ini kita masih melihat haji dan umrah hanya sebagai layanan keberangkatan jemaah. Padahal ini adalah industri besar yang beririsan langsung dengan industri halal, UMKM, jasa keuangan syariah, hingga logistik,” ujar Emir melalui gawai, Selasa (23/12/2025).
Menurut Emir, posisi Indonesia dalam rantai nilai global haji dan umrah masih berada di level paling hilir. Indonesia berperan besar sebagai penyedia jemaah, tetapi belum menjadi pemilik rantai nilai. Nilai tambah domestik pun masih terbatas pada jasa travel agent serta sebagian kecil perlengkapan jamaah.
Kondisi tersebut membuat multiplier effect industri haji dan umrah justru banyak “bocor” ke luar negeri. Sektor-sektor bernilai tinggi seperti transportasi udara, akomodasi, katering, hingga berbagai layanan pendukung di Arab Saudi masih didominasi oleh pelaku usaha asing.
“Kebocoran terbesar ada pada struktur industrinya. Pengeluaran jamaah untuk penerbangan, hotel, konsumsi, dan layanan pendukung sebagian besar dinikmati pihak luar. Produk konsumsi jamaah pun banyak yang bukan berasal dari Indonesia,” jelas Emir.
Akibatnya, pelaku usaha domestik, termasuk petani dan UMKM, belum menikmati manfaat optimal dari tingginya permintaan jemaah. Meski volume keberangkatan terus meningkat, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi nasional masih jauh dari potensi idealnya.
Tantangan ke depan pun tidak ringan. Memasuki 2026, industri haji dan umrah diperkirakan masih menghadapi tekanan eksternal. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi berisiko mendorong kenaikan biaya paket. Di sisi lain, dinamika geopolitik Timur Tengah turut memengaruhi ongkos asuransi, penerbangan, dan logistik.
Sementara itu, lanjut Emir, kebijakan Vision 2030 Arab Saudi yang semakin membuka akses visa diprediksi akan meningkatkan volume jemaah global. Namun, kondisi tersebut juga memicu persaingan harga dan kualitas layanan yang semakin ketat antarnegara.
Dalam situasi ini, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu menekankan pentingnya pembenahan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada penguatan nilai tambah dalam negeri.
“Kita perlu penguatan standarisasi produk, konsolidasi UMKM agar mampu memenuhi skala ekonomi, serta diplomasi ekonomi yang lebih kuat dengan Arab Saudi untuk menekan kebocoran ekonomi,” tegas Emir.
“KNEKS juga mendorong pengembangan pembiayaan syariah dan platform digital haji dan umrah buatan dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia, tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai pemain utama dalam industri global haji dan umrah,” tambahnya.
Pada akhirnya, besarnya jumlah jemaah seharusnya menjadi modal strategis, bukan sekadar statistik. Tanpa hilirisasi nilai dan penguatan ekosistem, Indonesia berisiko terus menjadi “penyumbang terbesar” tanpa menikmati hasil yang sepadan. Transformasi industri haji dan umrah kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. (her)
