INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan per kapita pada 2045 nanti Rp45 juta per bulan. Sementara target pada 2025 mencapai Rp89,9 juta per tahun atau Rp5-6 juta per bulan. Direktur Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Prof Mukhamad Najib menuturkan, untuk mewujudkan negara maju dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi kita masih di 32 persen dan ini di bawah negara-negara Asean seperti: Malaysia, Thailand dan Vietnam,” ujar Najib di sela-sela diskusi Journalist Bootcamp Dikti 2025, Sabtu (6/12/2025).
Ia menuturkan, untuk meningkatkan APK pemerintah membuka secara luas akses pendidikan tinggi, dari mulai penyediaan beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) 200-250 ribu per tahun dan program beasiswa lainnya. Tentu saja formula beasiswa ini masih sangat terbatas, apalagi dibandingkan dengan angka lulusan SMA (sekolah menengah atas) yang mencapai 12 juta per tahun.
“Dari angka lulusan SMA ini, 8 jutanya mereka melanjutkan pendidikan tinggi, dan 4 juta siswa lainnya memilih untuk bekerja,” bebernya.
Sementara untuk kampus, dikatakan dia, tidak hanya menerima mahasiswa saja. Untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, mereka harus membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Harapannya, dengan begitu program kampus berdampak dapat meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.
“Syarat untuk menjadi negara maju, Indonesia juga harus memperkuat kapasitas indeks inovasi. Karena di negara-negara maju indeks inovasi tinggi di atas 80, sementara kita masih di bawah 10,” tambahnya.
Sementara, menurut Najib, inovasi hanya dapat dilakukan di kampus. Dan penguatan kapasitas inovasi dapat dilakukan melalui riset atau penelitian.
“Jadi kampus itu sangat penting, bagaimana mereka melahirkan SDM unggul dan juga melahirkan inovasi-inovasi,” katanya.
Sementara, masih ujar Najib, dari 4 ribu lebih perguruan tinggi di Tanah Air, jumlah kampus yang masuk kategori universitas riset (research university) masih sedikit jumlahnya. Kampus ini lebih banyak fokus pada fungsi untuk belajar dan mengajar saja.
“Kami menginginkan kampus bertransformasi, bukan hanya menjadi tempat belajar mengajar, tetapi menjadi pusat inovasi. Sehingga nantinya kampus bisa berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara nasional,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, tantangan saat ini banyak kampus yang hanya berorientasi pada jumlah mahasiswa saja, tanpa memperhatikan jumlah inovasinya. Selain itu juga, semangat penelitian para dosen pun masih rendah.
“Jadi dosen hanya bertugas seperti guru, hanya mengajar dan mendidik. Padahal dosen itu juga harus menemukan pengetahuan baru. Caranya bagaimana? Ya dengan melakukan riset,” terangnya.
“Dan kami ingin merubah mindset para Dosen ini,” katanya.
Ia menuturkan, untuk merubah mindset para dosen salah satu strategi Kemendiktisaintek di antaranya menyediakan 60 persen dana riset bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Dana tersebut nantinya bisa digunakan bagi para dosen untuk melakukan riset pada program pengabdian kepada masyarakat (PKM).
“Alokasi dana riset ini sangat membantu PTS-PTS kecil yang tidak memiliki atau keterbatasan dana riset,” ucapnya.
Apalagi, diungkapkan dia, persyaratan dosen pada program PKM masih sangat minim. Dan angka ini jauh berbeda dengan syarat untuk pendidikan atau penelitian. “Kami ingin syarat PKM ini dirubah, karena itu bagian penting dari perguruan tinggi,” katanya.
“Sebab dengan PKM, peran dosen sangat besar menangani permasalahan di masyarakat atau di lingkungan kampus,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala masih minimnya dosen melakukan program PKM, karena belum terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah (Pemda).
“Ini akan kami dorong dan fasilitas dengan Pemda. Kalau misalnya di suatu daerah ada masalah stunting dan di situ ada kampus kesehatan tapi tidak bisa menanganinya. Ini artinya tidak konek, padahal pengabdian kepada masyarakat itu bagian dari kampus berdampak,” terangnya. (nas)
