INDOPOSCO.ID – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seharusnya menjadi jalan terakhir, setelah semua opsi penyelamatan kerja dan efisiensi internal ditempuh.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta PT Michelin Indonesia menunda rencana PHK terhadap 280 karyawan, dan mendorong perusahaan untuk mengutamakan dialog bipartit bersama pekerja.
Ia menilai, industri besar memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan nasib ratusan keluarga yang bergantung pada pekerjaan tersebut. “Kita memahami tekanan bisnis yang dihadapi perusahaan, tetapi jangan sampai langkah efisiensi (PHK) justru menimbulkan beban sosial baru.
“Prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama,” sambung Netty.
Ia juga mendorong agar pemerintah dan perusahaan menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang berpotensi terdampak restrukturisasi. “Dialog yang sehat akan membuka ruang kompromi, baik melalui pengaturan jam kerja, rotasi, atau pelatihan ulang,” ungkapnya.
“Dengan begitu, pekerja tetap punya harapan dan perusahaan tidak kehilangan SDM berpengalaman,” imbuhnya. (nas)
