INDOPOSCO.ID – Legislator Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo meminta agar rencana kenaikan tarif Transjakarta tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada transportasi publik tersebut.
Rio menekankan, wacana kenaikan tarif harus dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan aspirasi publik secara langsung.
“Kebijakan publik harus mencerminkan kebutuhan dan suara warga Jakarta, bukan hanya pertimbangan fiskal,” ujar Rio di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Sebelum melanjutkan wacana kenaikan, Rio meminta dilakukan audit komprehensif terhadap efisiensi anggaran dan penyaluran subsidi, termasuk evaluasi ketepatan sasaran bagi 15 golongan penerima manfaat.
Ia mencontohkan kebijakan di Seoul, Korea Selatan, di mana pemerintah memberikan potongan tarif penuh bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Rio juga menegaskan, kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, terutama dalam hal ketepatan waktu, kenyamanan, dan keamanan.
“Masyarakat harus merasa mendapat nilai sepadan dengan tarif yang dibayarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rio mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat integrasi antar moda transportasi, seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, agar tercipta ekosistem transportasi yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, menyebutkan bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta masih dalam tahap kajian.
“Kami masih menjaring berbagai masukan dari masyarakat dan melihat situasi serta kondisi yang ada. Masih dalam tahap persiapan,” kata Ujang.
“Rencana ini mempertimbangkan kenaikan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, namun belum dipastikan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan,” tambahnya. (fer)
