INDOPOSCO.ID – Kepolisian Indonesia (Polri) gencar melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah rawan, terutama selama musim kemarau. Namun, upaya tersebut tidak membuat laju titik panas atau hotspot karhutla pada tahun 2025 turun signifikan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengemukakan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high).
Ia mengklaim, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
“Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut,” kata Sigit di Jakarta dikutip, Sabtu (25/10/2025).
Dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.
Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli pada tahun 2025. Selain itu, Korps Bhayangkara bersamapemangku kepentingan lainnya telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.
“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” ucap Sigit.
Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.
“Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan aplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK),” imbuh eks Kabareskrim Polri itu. (dan)
