INDOPOSCO.ID – Pemerintah memastikan komitmennya dalam memperkuat sektor perumahan rakyat melalui berbagai program subsidi dan bantuan yang akan terus berlanjut hingga tahun depan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJESF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga lapisan menengah ke atas.
“Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi rumah itu adalah untuk 350 ribu unit, tu tetap jalan,” ujar Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
“Lalu juga ada renovasi rumah melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk sekitar 40 ribu unit, dan 40 ribu rumah PPN DTP 100% (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah). Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang berpenghasilan rendah, menengah, maupun yang agak tinggi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Febrio mengungkapkan bahwa program perumahan tersebut akan terus berlanjut di tahun 2026. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah rumah yang mendapatkan bantuan.
“Untuk tahun 2026 juga sudah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. BSPS akan mencapai hampir 400 ribu unit, lalu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) rumah bersubsidi juga sekitar 350 ribu unit. Sehingga tahun depan akan ada dukungan terhadap 770 ribu rumah dari APBN,” jelasnya.
Selain fokus pada sektor perumahan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai hambatan regulasi (bottlenecking) dalam dunia usaha. Menurut Febrio, saat ini tim lintas kementerian sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memperkuat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
“Kita sedang menyiapkan perpresnya agar ada kepastian lebih baik bagi pelaku usaha. Nantinya akan ada SLA (Service Level Agreement) yang jelas bagi birokrat dalam memberikan perizinan, sehingga ada timeline pasti bagi dunia usaha,” ungkapnya.
Langkah-langkah deregulasi pun telah digulirkan oleh sejumlah kementerian. Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 yang mempermudah proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan relaksasi impor bahan baku industri.
Selain itu, sektor pertanian juga ikut terdorong dengan reformasi regulasi besar-besaran di awal tahun 2025. Febrio menyebut, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait pupuk, sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan efisien.
“Sejak 1 Januari 2025, pupuk langsung bisa dibeli dan digunakan masyarakat. Dampaknya langsung terasa, produksi gabah meningkat cukup signifikan. Ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian sesuai dengan prioritas Bapak Presiden,” tambahnya.
Dengan serangkaian langkah tersebut, pemerintah optimistis bahwa kebijakan fiskal yang inklusif dan reformasi regulasi yang progresif akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. (her)
