INDOPOSCO.ID – Akhirnya ditemukan: cara realistis memulai proyek panas bumi. Penemunya sosok yang lahir di Swedia, sekolah pindah-pindah di berbagai negara, lulus jurusan geologi di Universitas Texas, di El Paso.
“Saya seratus persen Minang,” katanya.
Bapak ibunya memang Minang, istrinya pun masih Minang. Namanya juga masih sangat Minang: Julfi Hadi.
Kini Julfi menjabat direktur utama Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) –anak usaha Pertamina.
Anda sudah sering mengeluhkan ini: potensi geothermal di Indonesia itu terbesar di dunia. Tapi yang sudah jadi listrik baru 2.400 MW –dari potensi sekitar 25.000 MW.
Padahal itu green energi asli Indonesia. Harga listriknya pun murah. Lebih murah dari solar cell. Tapi investasinya memang mahal: USD6 juta/MW. Tapi begitu berhasil, “green”-nya luar biasa. Tanpa perlu beli bahan baku. Boleh dikata seumur hidup mesinnya.
Yang ditemukan Julfi adalah cara memulainya. Misalnya di Seulawah, Aceh. Potensi riil di situ 320 MW.
Untuk mengerjakan proyek tersebut diperlukan investasi sebesar –Anda bisa hitung sendiri.
Tidak mungkin ada perusahaan Indonesia yang punya uang segitu besar. Bank pun akan menolak memberikan kredit.
Julfi memutuskan teknik staging: dikerjakan bertahap. Dimulai dari 30 MW dulu. Yang penting segera dimulai. Desember nanti pengeboran pertamanya dilakukan. Inilah proyek besar pertama di Aceh.
Anda mungkin sudah ikut lupa: proyek Seulawah Agam ini sudah dicanangkan sejak –saya sendiri juga lupa: mungkin 40 tahun lalu. Setiap ditemukan jalan keluar selalu saja jalan itu buntu. Terakhir ketika pendana dari Jerman, WKF, mengundurkan diri. Sepuluh tahun lalu.
Satu lagi yang akan dimulai Julfi tiga bulan lagi. Dengan cara yang sama. Di Bolaang Mongondow, Sulut. Kapasitasnya 30 MW. Tapi yang akan dikerjakan dulu 15 MW.
Berarti di tahun ini PGE harus cari modal sekitar Rp 4,5 triliun. Ditambah tahun depan tiga geothermal lagi juga dimulai. Di Sumbagsel dan Jabar. Tambah sekitar Rp 5 triliun lagi.
Tidak.
Tidak sebesar itu lagi.
“Kami sudah bisa menurunkan biaya investasi menjadi lima juta dolar/MW,” ujar Julfi.
Dengan cara staging itu cash flow perusahaan akan lebih baik. Perusahaan bisa segera dapat uang untuk menggerakkan proyek pengembangan berikutnya.
Di era Presiden Prabowo PGE seperti dapat booster baru. Swasembada energi menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Apakah itu berarti prioritas pendanaan negara pun akan mengutamakan proyek seperti geothermal?
Geothermal adalah pilihan proyek yang harusnya siapa pun tidak ragu: utamanya Danantara. Tidak akan ada yang mencela kalau dana Danantara mengalirkan investasi ke sini. Tidak akan seperti ketika Danantara justru mengalirkan uang ke yang bukan prioritas pembangunan presiden –Anda tahu ke siapa itu.
Geothermal ini proyek komplit: mulia (green), diperlukan masyarakat, hitungan bisnisnya jelas. Apa lagi yang masih harus dipikirkan.
Tahun 1983 kita sudah punya geothermal: panas bumi Kamojang. Di Jabar. Di kanan jalan –kalau Anda dari Garut ke arah Bandung. Selama 40 tahun Kamojang baru bisa dikembangkan menjadi 235 MW. Proyek terakhir di Kamojang dimulai tahun 2010 –selesai dibangun 2015. Yang terakhir itu sudah hampir 10 tahun lalu.
PGE punya ijin geothermal sampai 3.000 MW. Di berbagai daerah. Yang sudah dikerjakan baru 770 MW. Dua tahun lagi baru pecah menjadi 1.000 MW.
“Target kami 3000 MW bisa tercapaii,” kata Julfi.
Kalau itu tercapai Indonesia bisa menjadi juara dunia geothermal. Kini juaranya Amerika Serikat: 3.400 MW. Nomor 3 Filipina: 1.900 MW. Kalau PGE bisa 3.000 MW, maka ditambah milik swasta bisa 3.450.
Memang hambatan untuk mencapai itu tidak hanya soal besarnya dana investasi. Hambatan terbesar justru di “kerukunan keluarga”. Yakni sesama “keluarga Danantara”–dulu “keluarga BUMN”.
Anda sudah tahu maksud saya: antara PLN dan Pertamina. Lebih tepatnya antara anak perusahaan PLN dan anak perusahaan Pertamina.
Di situ Pertamina sebagai penjual listrik. PLN sebagai pembelinya.
Pertamina tentu mau jual listrik dengan harga setinggi mungkin. PLN mau beli listrik semurah mungkin.
Tidak ketemu.
Pembicaraan harga itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sulit mendapat kesepakatan. Situasi pun seperti musuh dalam selimut. Bicara-bicara tapi tidak ada gerakannya.
Sudah waktunya selimut itu dibuka saja. Perintahkan: mereka harus lakukan apa.
Yang berhak memerintah adalah atasan mereka. Dulu atasan itu kementerian BUMN, sekarang Danantara.
Sebenarnya saya tidak ingin menulis paragraf berikut ini. Tapi baik juga untuk pengingat. Dirut PLN dan dirut Pertamina dimasukkan dalam satu ruangan. Empat mata. Tidak boleh didampingi staf. Dirut harus menguasai persoalan ini. Sampai detailnya.
“Kalian berdua berunding. Capailah kesepakatan harga. Kalian tidak boleh keluar kamar ini kalau belum ada kesepakatan. Satu minggu pun akan saya tunggui di luar kamar,” ujar yang memerintahkah itu.
Keduanya tidak perlu berada di kamar itu setengah hari. Dalam dua jam dua dirut itu sudah menyepakati harga jual beli listrik geothermal.
Tentu bisa dengan cara lebih cepat. Dengarkan dulu angka yang dikehendaki dua belah pihak: lalu atasan memutuskan. Gus Dur bilang, gitu saja kok repot.
Dengan bergeraknya proyek baru di geothermal, satu lagi harapan baru telah muncul. Apalagi kalau yang bergerak banyak lagi. (Dahlan Iskan)
