INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik kepada pemerintah, lantaran pembuatan draf peraturan presiden (Perpres) tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara diam-diam.
“Draf Peraturan Presiden terkait MBG hingga kini masih tertutup rapat. Publik dan organisasi masyarakat sipil sama sekali belum tahu isi draf Perpres ini,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Seharusnya pemerintah lebih terbuka dalam menyusun draf Perpres untuk salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu. Sebab, program MBG berskala besar yang memengaruhi banyak orang.
“Perkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik,” ujar Ubaid.
Penyusunan draf tentang pelaksanaan MBG itu dinilainya telah terjadi di luar pengawasan masyarakat. Padahal tahun ini anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp71 triliun, termasuk tambahan Rp28 triliun.
“Kita sudah sangat kecolongan. Anggaran triliunan bisa ngacir tanpa dasar hukum yang jelas,” imbuh Ubaid.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Perpres tata kelola program MBG sedang tahap peninjauan sebelum diterbitkan. Peninjauan itu sembari menunggu masukan baru dari kementerian dan lembaga terkait.
“Menunggu masih ada beberapa masukan ya, terutama kemarin kan dari Kementerian Kesehatan,” kata Prasetyo Hadi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
“Kita ingin Kementerian Kesehatan dan BPOM juga ikut terlibat untuk memberikan pengawasan. Jadi tunggu sabar juga sebentar,” tambahnya. (dan)
