INDOPOSCO.ID – Sepak bola Malaysia tengah berada di titik panas setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terkait kasus naturalisasi pemain. Tujuh pemain naturalisasi, termasuk Gabriel Felipe Arrocha dan Rodrigo Julian Holgado, diduga memalsukan dokumen sesuai Pasal 22 Kode Disiplin FIFA.
Akibat pelanggaran ini, FAM diganjar denda 350 ribu Franc Swiss atau sekitar Rp7,3 miliar. Sementara itu, tujuh pemain yang terlibat masing-masing didenda 2 ribu Franc Swiss (sekitar Rp42 juta) dan dilarang beraktivitas di sepak bola selama setahun. FIFA memberi waktu 10 hari bagi FAM untuk mengajukan banding, dengan kasus yang kini dirujuk ke Pengadilan Sepakbola FIFA.
Menanggapi keputusan tersebut, Plt. Presiden FAM, Datuk Wira Mohd. Yusoff Haji Mahdi, menyampaikan bahwa pihaknya ingin menegaskan bahwa para pemain yang bersangkutan, beserta FAM, telah bertindak dengan itikad baik dan penuh transparansi sepanjang proses ini.
“FAM telah mengelola seluruh dokumentasi dan prosedur terkait secara terbuka sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Bahkan, FIFA sebelumnya telah meninjau kelayakan para pemain tersebut dan memberikan konfirmasi resmi bahwa mereka memenuhi syarat untuk mewakili Malaysia,” ujar Wira dalam pernyataan resminya, dikutip Minggu (28/9/2025).
Wira menegaskan jika pihaknya akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan tim nasional dan para pemain. Komitmen FAM tetap teguh dengan mematuhi aturan internasional, menjaga integritas, dan memastikan sepak bola Malaysia berjalan adil dan sportif.
“FAM tetap berkomitmen untuk bertindak tegas, mematuhi peraturan internasional, serta menjaga integritas sepak bola nasional. Kami juga akan terus bekerja sama secara erat dengan Pemerintah Malaysia dan semua pihak terkait untuk memastikan proses yang dijalankan bersifat transparan, adil, dan berlandaskan semangat sportivitas,” tambahnya.
Langkah banding ini sekaligus menjadi momentum bagi FAM untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam menjaga reputasi sepak bola nasional, sambil memastikan transparansi dan keadilan tetap menjadi prinsip utama. (her)
