INDOPOSCO.ID – Arab Saudi mengumumkan peluncuran koalisi internasional darurat untuk mendanai Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Berbicara dalam konferensi pers di New York di sela pertemuan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara pada Sidang Umum PBB ke-80, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan seperti dikutip Antara, Jumat (26/9/2025), mengatakan koalisi tersebut akan memberikan dukungan keuangan langsung kepada PA “dengan sejumlah mitra penting.”
Ia mengatakan Arab Saudi akan menyumbang 90 juta dolar AS (sekitar 1.5 trilyun rupiah) untuk upaya tersebut.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Eropa seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Norwegia.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan dukungannya atas pengerahan pasukan internasional di Gaza berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan tujuan membantu Otoritas Palestina mengelola wilayah tersebut.
Ia mengatakan terdapat “konsensus” mengenai pemerintahan sementara Palestina di wilayah tersebut tanpa partisipasi faksi-faksi, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan koalisi menegaskan adanya konsensus internasional mengenai penerapan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif.
Menurut Safadi satu-satunya hambatan bagi penerapan solusi dua negara adalah “sikap ekstremis pemerintah Israel, yang pemimpinnya (Benjamin Netanyahu) secara terbuka menyatakan tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina.”
Dia menekankan bahwa “semua tindakan pemimpin Israel telah menghalangi tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif, termasuk genosida di Gaza, perluasan permukiman dan perampasan tanah di Tepi Barat, agresinya terhadap Suriah dan penyebaran perselisihan di sana, serta agresinya terhadap Lebanon.”
Pada September 2024, Arab Saudi mengumumkan peluncuran koalisi internasional, dan pertemuan pertamanya diadakan di Riyadh pada akhir Oktober.
Pada Kamis pagi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, menyerukan agar Otoritas Palestina (PA) dapat sepenuhnya mengendalikan Gaza, menegaskan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab keamanan dan administratif serta melucuti senjata faksi-faksi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan negara Islam di New York pekan ini, memaparkan rencana 21 poin yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengonfirmasi rencana Trump tersebut, tetapi tidak mengungkapkan detailnya.
Surat kabar Axios mengatakan elemen-elemen utama rencana tersebut meliputi pembebasan semua sandera Israel yang tersisa, gencatan senjata permanen, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
Rencana tersebut juga akan mewujudkan pemerintahan baru di Gaza tanpa Hamas, dengan beberapa keterlibatan dari Otoritas Palestina, bersama dengan pasukan keamanan multinasional yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim.
Proposal tersebut menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk mendanai rekonstruksi dan mendukung pemerintahan baru di Gaza. (wib)
