INDOPOSCO.ID – Pengamat politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting berpendapat, keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 akan menghadapi simalakama politik.
Di satu sisi, melanjutkan proyek IKN menunjukkan kontinuitas kebijakan pemerintahan sebelumnya. Namun di sisi lain, jika pembangunan IKN terbukti tidak efektif atau membebani anggaran negara, maka pemerintahan Prabowo berisiko menanggung beban politik cukup besar.
“Keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 berdekatan dengan Pemilu 2029. Artinya, Prabowo juga sedang mengatur panggung kekuasaan menjelang akhir periode pertamanya,” kata Selamat Ginting melalui gawai, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menilai, kebijakan tersebut bukan hanya kelanjutan dari proyek strategis nasional Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, namun memiliki potensi implikasi politik jangka panjang, termasuk soal pertanggungjawaban atas kelanjutan proyek dan dinamika koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi.
“Jika pembangunan IKN tidak rampung tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka yang akan paling dulu disorot adalah Presiden Jokowi sebagai penggagas utama proyek ini,” ujar Selamat Ginting.
Menurutnya, proyek senilai ratusan triliun itu telah menjadi simbol bobroknya warisan mantan Presiden Jokowi, sehingga proyek itu akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik nasional.
IKN digagas sejak tahun 2019 dan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua. Namun, hingga akhir masa jabatannya, sebagian infrastruktur inti di IKN masih dalam tahap pembangunan.
Di tengah dinamika itu, Selamat Ginting mempertanyakan masa depan koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat Wakil Presiden, disebut-sebut memiliki potensi maju di Pemilu 2029.
Namun langkah politiknya akan sangat bergantung pada bagaimana proyek IKN berjalan dan bagaimana relasi politik antara kedua tokoh utama ini berkembang.
“Jika proyek IKN menjadi beban, bukan tidak mungkin Prabowo akan mulai mengambil jarak dari Jokowi dan membentuk narasi pemerintahannya sendiri,” imbuh Ginting.
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025. (dan)
