INDOPOSCO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara tahun ini mencapai Rp1.960,3 triliun. Angka itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari total APBN, serta transfer ke daerah yang mencapai Rp571,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan, belanja pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program prioritas. Dari Rp1.388,8 triliun tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) menyerap Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp702,8 triliun atau 45,6 persen.
“Detil dari belanja kementerian dan lembaga ini seperti biasa mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos),” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Belanja pegawai tercatat Rp212,2 triliun, tumbuh 7,6 persen dibandingkan tahun lalu. Pos ini mencakup berbagai pembayaran gaji, tunjangan, tunjangan kinerja, hingga lembur. Belanja barang juga meningkat 2,4 persen menjadi Rp232,2 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp44,4 triliun sudah digunakan untuk layanan masyarakat baik melalui kementerian, Badan Layanan Umum (BLU), maupun belanja yang langsung diserahkan ke masyarakat dan pemerintah daerah.
Sementara itu, belanja modal masih relatif tertahan. Tahun ini nilainya Rp139,9 triliun atau turun 8,5 persen dari tahun lalu. “Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan di beberapa kementerian, sehingga basis perbandingannya cukup tinggi,” terang Suahasil.
Di sisi lain, pos bantuan sosial menunjukkan tren kenaikan. Tahun ini angkanya mencapai Rp101,1 triliun atau naik 5,5 persen dibandingkan tahun lalu. Dana tersebut antara lain digunakan untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
“Ini termasuk untuk penerima bantuan iuran JKN, Kartu Sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk hampir 900 ribu mahasiswa, hingga PIP bagi 11,3 juta siswa di seluruh Indonesia,” tambah Suahasil.
Dengan strategi belanja yang lebih terarah, APBN 2025 diharapkan tak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. (her)
JKN, Kartu Sembako, PKH, KIP, PIP
