INDOPOSCO.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dharma Jaya terus disorot. Pasalnya, kinerja BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang bergerak di sektor pangan dinilai jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menegaskan persoalan utama terletak pada tata kelola yang dinilai tidak terbuka kepada publik.
“Masalahnya soal tata kelola. Tata kelolanya tidak transparan dan tidak ada pertanggungjawaban ke publik,” ujar Trubus dihubungi Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, Dharma Jaya mengelola dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran tersebut kepada masyarakat.
“Ini kan dana publik, uang masyarakat. Jadi harus ada pertanggungjawaban publik ketika mengelola uang itu,” ujarnya.
Trubus juga menyoroti dugaan praktik korupsi yang masih tinggi di BUMD, termasuk Dharma Jaya.
Ia menilai laporan keuangan yang dipublikasikan tidak mencerminkan kondisi nyata.
“Kalau pun ada laporan keuangan itu hanya semacam rekayasa. Jadi tidak sesuai dengan realita,” ucapnya.
Lebih jauh, Trubus menyebut kondisi serupa terjadi di banyak BUMD lain.
Ia menilai lemahnya respon Pemprov Jakarta terhadap laporan masyarakat memperburuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
“Publik jadi meragukan kepemimpinan Pramono. Sudah jelas-jelas ada laporan masyarakat, tapi tidak ada respon,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, idealnya seorang Gubernur Jakarta seperti zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), semua laporan langsung direspon.
“Pertanyaannya, berani atau tidak Pramono menindaklanjuti, karena laporan ini sudah sangat jelas ada di LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, angkat bicara menanggapi aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan BUMD, khususnya di Dharma Jaya.
“Isu manipulasi pajak dan dugaan penyimpangan tidak benar,” ujar Deni dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).
Dia berdalih, Dharma Jaya selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui laporan tahunan, audit independen, hingga publikasi di laman resmi perusahaan.
“Kami melaporkan pajak secara berkala dengan lampiran audit independen,” kata Deni.(fer)
