INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi di Kepulauan Madura.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat bukan sekadar tujuan pembangunan, melainkan aspek fundamental dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).
Hingga saat ini, Kepulauan Madura masih menyisakan tantangan besar dalam pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten Madura masih berada di atas rata-rata kabupaten di Jawa Timur.
Kabupaten Sampang mencapai 20,83 persen, Bangkalan 18,66 peraen, Sumenep 17,78 persen, dan Pamekasan 13,41 persen, sementara rata-rata provinsi hanya 10,55 persen. Menurut Willy, kondisi ini menunjukkan bahwa hak masyarakat Madura atas kehidupan layak, pekerjaan, dan akses terhadap pembangunan belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, pemenuhan hak-hak ini merupakan bagian dari kewajiban negara dalam kerangka HAM Ekosob.
“Jejak sejarah Madura ini tidak boleh diabaikan dalam proses Indonesia merdeka. Perlawanan Trunojoyo, hingga Resolusi Jihad menjadi catatan penting untuk memberi perhatian khusus kepada Madura,” kata Willy, dikutip daei laman DPR, Selasa (9/9/2205).
Legislator asal Dapil Jatim XI (Kepulauan Madura) itu menegaskan, pembangunan di wilayah Madura perlu dikonsolidasikan dalam satu kerangka perencanaan kawasan yang menyeluruh. Menurut Willy, Madura memiliki karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang kuat, namun belum diolah secara optimal akibat kurangnya pendekatan strategis lintas sektor.
“Kepulauan ini punya sumber daya ekonomi yang sangat pantas dioptimalisasi. Ada Gili Labak dan Gili Iyang di sektor pariwisata Sumenep. Ada hasil alam laut, jagung, garam, dan lainnya yang juga penting dikembangkan menjadi industri yang menyerap tenaga kerja,” ucapnya.
“Madura juga punya potensi besar Ekonomi Biru dan Energi Terbarukan dengan garis pantainya yang panjang,” tambah Willy.
Lebih lanjut, pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan HAM itu juga menyoroti pasca dihapuskannya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS). Willy menilai, arah pembangunan Madura menjadi semakin tidak terkoordinasi.
Oleh karena itu, Willy mengusulkan agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali pembentukan lembaga khusus yang menangani pengembangan kawasan secara strategis.
“Boleh saja pemerintah pusat membuat semacam Otorita, atau Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, atau apapun yang intinya adalah pengembangan strategis kepulauan Madura dalam stategi pengembangan kawasan,” sebutnya.
“Saya akan terus perjuangkan ini bersama teman-teman legislator dari kepulauan Madura. Memajukan Madura ini adalah komitmen bersama,” pungkas Willy. (dil)
