INDOPOSCO.ID – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (DPP IKA UNDIP) meminta pemerintah meminjau kembali kebijakan yang akan dikeluarkan, menyusul gelombang demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia. Setiap ketentuan harus mendukung kepentingan rakyat, bukan hanya untuk pejabat.
“Kami sebagai ikatan alumni (UNDIP) meminta adanya evaluasi dari penyelenggara negara. Baik di eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif memang pro terhadap rakyat,” kata Sekretaris DPP IKA UNDIP Ahmad Redi di Jakarta dikutip, Senin (1/9/2025).
Melalui kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan mayoritas masyarakat tersebut, maka diyakininya dapat memunculkan kehidupan yang baik.
“Agar tercipta kesejahteraan rakyat yang sebaik-baiknya,” ujar mantan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu.
Di sisi lain, IKA UNDIP mengapresiasi langkah tegas elite partai politik telah menonaktifkan sejumlah anggota dewan yang sempat bikin gaduh akibat pernyataan mereka di ruang publik.
“Ini (penonaktifan anggota DPR) bagian dari evaluasi struktural yang baik, momentum ini bagi partai politik untuk terus melakukan pembinaan terhadap kader-kader partai politik,” ujar Ahmad Redi.
Maka para anggota DPR itu dapat berkomunikasi dengan baik di ruang publik. Sekaligus menjadi representasi dari rakyat. Harapannya lebih merekatkan persatuan dalam membangun bangsa.
“Sehingga kemudian hubungan rakyat dengan wakilnya harmonis dan saling mengisi dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan,” ujar Ahmad Redi.
Pihaknya sangat menghormati dan mendorong proses penyampaian aspirasi publik dalam bentuk apapun, sepanjang menjaga keamanan dan ketertiban umum. Proses demokrasi harus dikawal bersama.
“DPP IKA UNDIP menolak keras segala bentuk anarkisme, kekerasan dan vandalisme dalam bentuk apapun. Mendorong langkah tegas otoritas keamanan dalam menindak perusuh, penjarah, pengacau keamanan,” jelas Ahmad Redi saat membacakan seruan moral terhadap situasi terkini.
Situasi nasional sempat memanas baru-baru ini, menyusul demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung DPR, Jakarta pada 25 Agustus 2025. Sebagian besar massa aksi merupakan pelajar, kemudian diikuti driver ojek online karena Affan Kurniawan (21) menjadi korban oragansi aparat kepolisian.
Letupan kerusuhan itu dipicu kebijakan tunjangan perumahan dinas anggota dewan Rp50 juta per bulan. Serta pernyataan dari salah satu anggota DPR yang terkesan merendahkan rakyat. (dan)
