INDOPOSCO.ID – Masyarakat di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang telah selesai melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang. Namun sayangnya, pesta demokrasi yang berlangsung pada Rabu (27/8/2025) ini masih rendah partisipasi pemilihnya.
“Setelah kami berkelilig di beberapa titik TPS (Tempat Pemungutan Suara), kami mencatat pemilihnya kurang,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja saat ditemui usai meninjau pelaksanaan Pilkada Bangka, Kepulauan Babel, Rabu (27/8/2025) malam.
Meski begitu, dirinya mencatat pelaksanaan Pilkada di Bangka relatif kondusif. “Kalau kabupaten Bangka, ini masih dalam informasi awal juga, karena laporan belum masuk (pelanggaran) sepertinya,” ucapnya.
Sedangkan pada Pilwalkot Pangkalpinang, Bawaslu setempat banyak menerima laporan terkait pelanggaran Pilkada seperti politik uang, netralitas ASN hingga kamapanye hitam yang menyerang antar pasangan calon (Paslon).
“Yang agak menarik memang di Pangkalpinang, karena laporannya sudah beberapa, laporan masuk ke Bawaslu, dan kemudian ada masalah politik uang, kemudian di duga ada politik uang, ada di dugaaan black campaign. Kalau antara ASN, sepertinya ada laporan, tapi kita jadikan informasi awal,” bebernya.
Lebih lanjut, kata Bagja, jika dalam laporan atau temuan Bawaslu ditemukan adanya indikasi pidana maka itu bisa dilanjutkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar ketika dikonfirmasi memaparkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Ulang dalam dua daerah tersebut masih sedang berproses hingga seluruh tahapan selesai.
Berdasarkan data sementara, partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka tercatat 54,92 persen dari 99 persen dari data TPS Bangka yang sudah masuk. Sementara itu, Kota Pangkalpinang menunjukkan 48 persen dari 61,8 persen data TPS Kota Pangkalpinang yang sudah masuk.
“Pilkada ulang ini memberi gambaran nyata bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi bagian penting dalam pesta demokrasi, namun hal ini belum maksimal karena tergolong masih rendah. Ini harus menjadi catatan penting untuk kita semua agar proses demokrasi dapat lebih baik kedepan,” ujar Osykar.
Menurutnya, partisipasi masyarakat tidak sekadar angka statistik, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi yang terbangun di daerah. Partisipasi pemilih merupakan legitimasi hasil pemilu serta berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.
Osykar menegaskan, Bawaslu mendorong semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran politik masyarakat. “Pemilu adalah momentum warga negara untuk menentukan arah pembangunan daerahnya. Satu suara memiliki arti besar dalam menentukan masa depan, sehingga partisipasi setiap orang sangatlah penting,” jelasnya.
Selain itu, ucapnya, Bawaslu juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Mulai dari aspek teknis penyelenggaraan, aksesibilitas pemilih ke TPS, hingga peran aktif peserta pemilu dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
“Partisipasi yang kuat adalah fondasi dari demokrasi yang bermartabat. Maka, edukasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Harapannya, pada pemilu berikutnya tingkat partisipasi bisa meningkat, dan demokrasi di Bangka Belitung semakin berkualitas,” pungkas Osykar. (dil)
