INDOPOSCO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memastikan seluruh jajaran siap mengawal pemilihan ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang yang akan digelar Rabu (27/8/2025).
Pemilihan ulang ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemilihan sebelumnya yang dimenangkan oleh kotak kosong, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal.
Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan menyeluruh sejak tahapan pendaftaran calon, penutakhiran data pemilih, distribusi logistik, hingga pemungutan suara, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih.
“Pemilihan ulang di Bangka dan Pangkalpinang adalah instrumen korektif untuk menjaga kedaulatan suara rakyat. Bawaslu menekankan agar seluruh jajaran bekerja profesional, netral, akuntabel, dan berintegritas, sehingga hak konstitusional warga tetap terlindungi,” ujar Puad dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang telah memastikan logistik tiba tepat waktu di seluruh TPS, menempatkan pengawas TPS, serta menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat. Selain itu, koordinasi intensif dengan KPU dan aparat keamanan terus dilakukan untuk menjamin kelancaran dan netralitas proses pemungutan suara.
“Kami telah memetakan potensi kerawanan, seperti politik uang, intimidasi pemilih, ketidaknetralan ASN atau aparat, manipulasi administrasi, dan kampanye hitam di media sosial. Semua itu sudah diantisipasi dengan strategi pengawasan melekat, patroli langsung, dan mekanisme penanganan cepat jika pelanggaran terjadi,” jelas Puadi.
Lebih lanjut Bawaslu berharap Pemilihan Ulang dapat berlangsung jujur, adil, transparan, dan kredibel. Masyarakat diimbau aktif berperan sebagai pengawas partisipatif dengan melaporkan dugaan pelanggaran demi terciptanya pemilu yang bermartabat.
“Bawaslu RI telah turun langsung melakukan supervisi di Bangka dan Pangkalpinang. Kehadiran kami adalah komitmen untuk memastikan seluruh proses Pemilihan ulang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Puadi. (dil)
