INDOPOSCO.ID – Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SB) meminta pemerintah membentuk Komisi Pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker). Tujuannya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terkait kinerja Wasnaker.
“Dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), Komisi Wasnaker harus independen,” ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar melalui gawai, Kamis (21/8/2025).
Ia menjelaskan, tugas Wasnaker sangat penting, karena untuk pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat bekerja bagi buruh.
“Ini sangat rentan dengan koruptif. Apabila tidak ada yang mengawasi, sertifikat K3 hanya formalitas saja,” jelas Timboel.
“Pekerja yang dirugikan, karena banyak kasus K3 perusahaan bermain mata dengan Wasnaker,” sambungnya.
Timboel meyakini dengan kasus dugaan OTT KPK yang menjerat Wamenaker, hubungan industrial tidak lagi percaya dengan sertifikasi K3.
“Kalau pemerintah membentuk Komisi Wasnaker, maka unsur Tripartite harus dilibatkan, baik itu perusahaan dan pekerja,” ujarnya.
“Ini untuk apa? Biar masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja para pengawas ketenagakerjaan ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (20/8/2025) malam.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi hal tersebut. Namun, belum bicara banyak soal kronologi penangkapan dan kasusnya.
“Benar (OTT Wamenaker),” kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Penyidik KPK melakukan operasi senyap sejak semalam. Sementara kasus menjerat yang bersangkutan diduga terkait pemenuhan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Fitroh.(nas)
