INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa langkah Bupati Pati Sudewo yang membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dan meminta maaf kepada rakyat atas arogansi yang menantang warga terkait demonstrasi merupakan sikap negarawan yang patut diapresiasi.
Menurut Bahtra, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang kepala daerah untuk mengakui kesalahan, instrospeksi, evaluasi diri dan segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat.
“Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka, ini bagian dari instrospeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan, “ ujar Bahtra dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/08/2025).
Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif dan energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain itu dia juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada.
“Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar setiap kebijakan, sebagaimana pesan Presiden Prabowo, bahwa pemimpin dalam mengambil kebijakan jangan menyengsarakan dan membuat susah rakyat terutama yang menyangkut beban warga, dan ini juga menjadi pelajaran agar sebelum mengeluarkan kebijakan harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik.
“Kepemimpinan bukan sekadar memerintah, tetapi memastikan kebijakan lahir dari aspirasi rakyat dan tidak memberatkan kehidupan mereka,” tegas Bahtra.
Diketahui Bupati Pati Sudewo didesak mundur oleh warganya usai menaikkan PBB sebanyak 250 persen dan menantang warga. Bahkan, dalam aksi yang terjadi pada Rabu (13/8/2025) kemarin sempat diwarnai kericuhan dengan aparat kepolisian.
Massa Aliansi Masyarakat Pati menentang kebijakan tersebut dan memilih turun ke jalan, meski akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan. Namun, mereka tetap melakukan demonstrasi karena terlanjur sakit hati akibat pernyataan Bupati Pati Sudewo yang seolah menantang warga mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang. (dil)
