INDOPOSCO.ID – Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil berharap lembaga antirasuah untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam perkara yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1 triliun itu.
“Komisi III DPR juga yakin bahwa KPK akan prudent dalam mencari dan menemukan aktor kuat yang dibalik kouta haji khusus yang terindikasi ada rasuah di dalamnya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Komisi III, dilanjutkan Nasir, berharap lembaga pimpinan Setyo Budiyanto tidak ragu juga meskipun dalam pengusutannya ada indikasi mantan pejabat-pejabat utama di negeri ini yang terlibat.
“Komisi III DPR mendukung sepenuhnya upaya KPK untuk mengusut dugaan tipikor dalam penggunaan qouta khusus haji tersebut,” imbuh Nasir Djamil.
Terkait dengan adanya upaya pencekalan tterhadap sejumlah orang, baginya hal itu wajar dilakukan oleh KPK atau lembaga oenegak hukum lainnya.
“Pencekalan itu biasanya dilakukan terhadap orang yang memiliki informasi penting terkait dengan perkara yang sedang diusut KPK,” kata Nasir Djamil.
Lebih jauh, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa pihaknya sangat berharap agar KPK dapat segera menuntaskan kasus ini agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan tenang.
“Komisi III berharap KPK membantu pemerintah dengan cara memberikan solusi berupa strategi penerapan kouta haji khusus untuk ke depannya sehingga pelaksanaan haji “clear and clean”,” demikian Nasir Djamil memungkasi.
Sebagaimana diketahui, KPK saat ini sudah melakukan pemeriksaan dan pencekalan ke luar negeri terhadap, eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kemudian nama lainnya yang turut dicekal adalah dan eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidzal Aziz, serta Fuad Hasan Mansyur selaku pemilik travel haji dan umroh Maktour Group. (dil)
