INDOPOSCO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memastikan pemerintah daerah (Pemda) tidak abai pada keselamatan warga. Terutama saat terjadi bencana.
“Kesadaran pemerintah daerah pada alat deteksi dini tsunami masih rendah. Dan alasannya soal anggaran,” ujar Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah melalui gawai, Rabu (30/7/2025).
Ia mengatakan, pemerintah daerah dengan potensi bencana tsunami harus memetakan alat deteksi dini tsunami. Harus ada perluasan titik-titik pemasangan alat deteksi dini tsunami.
“Jepang saja yang teknologi sudah maju, saat tsunami kena juga. Apalagi Indonesia atau pemerintah daerah yang abai memasang alat deteksi dini tsunami,” katanya.
Ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan ketersediaan alat deteksi dini tsunami. Sebab, alat tersebut bisa menekan angka korban kematian akibat bencana tsunami.
“Dengan alat deteksi dini tsunami ini masyarakat terdampak bisa melakukan evakuasi dini sebelum tsunami terjadi,” terangnya.
Ia menambahkan, selain alat deteksi dini tsunami pemerintah harus melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah potensi tsunami.
“Pendampingan dibutuhkan agar warga terdampak bisa melakukan evakuasi. Sementara edukasi agar masyarakat siap tanggap darurat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan terjadinya tsunami pascagempa M8,7 di Rusia. Sejumlah daerah diperkirakan terjadi tsunami dengan ketinggian hingga 50 Centimeter. (nas)
