INDOPOSCO.ID – Suara kecaman keras datang dari Komite Hak Asasi Manusia Kamboja (CHRC) menyusul meningkatnya ketegangan di perbatasan Kamboja–Thailand. Dalam pernyataan resminya, CHRC menuding militer Thailand telah melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang tidak hanya merusak properti bersejarah, tetapi juga mengancam kedaulatan nasional.
Jet tempur F-16 milik Thailand diklaim meluncurkan serangan udara yang menghantam sebagian kawasan Candi Preah Vihear, warisan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang berada di wilayah Kamboja. Selain itu, sejumlah pagoda juga dilaporkan rusak akibat serangan tersebut.
“Tindakan yang melanggar hukum dan bermusuhan ini secara serius telah merusak kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja, serta hak-hak dasar rakyat Kamboja,” demikian pernyataan resmi CHRC yang dikutip dari media lokal The Phnom Penh Post, Jumat (25/7/2025).
CHRC menyebut serangan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap norma-norma internasional, termasuk hukum HAM yang telah diakui secara global.
Tak hanya itu, CHRC juga menyoroti krisis kemanusiaan yang timbul. Ribuan warga di sepanjang perbatasan terpaksa mengungsi dan kehilangan sumber penghidupan mereka.
Situasi ini diperparah dengan laporan mengenai perlakuan diskriminatif terhadap para pekerja migran asal Kamboja di Thailand. Dari laporan yang diterima CHRC, mereka mengalami kekerasan fisik, ancaman, hingga intimidasi bermotif rasial. Tindakan ini disebut melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) yang juga telah diratifikasi oleh Thailand.
“Tindakan-tindakan ini menciptakan iklim ketakutan dan melanggar hak atas hidup dan keamanan sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” tulis CHRC dalam pernyataan lanjutan.
Meski berada dalam tekanan, Pemerintah Kamboja tetap menyerukan penyelesaian damai. CHRC mengutip pernyataan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet yang mengimbau rakyat Kamboja untuk tetap menjaga martabat dan tidak melakukan tindakan balasan terhadap warga Thailand.
“Menjunjung tinggi moralitas, martabat dan disiplin, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif atau tindakan lain yang dapat memengaruhi Kedutaan Besar Thailand di Kamboja, perusahaan-perusahaan Thailand, atau warga negara Thailand yang tinggal di Kerajaan Kamboja,” ujar Manet.
Menutup pernyataannya, CHRC menyerukan kepada pemerintah Thailand agar segera menghentikan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan memilih jalur diplomatik.
“Kami mendorong penggunaan mekanisme hukum dan dialog yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta saling menghormati,” tutup CHRC. (her)
