INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis, melontarkan kritik keras terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Keluhan itu ia terima langsung dari warga saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.
“Saya dapat informasi dari masyarakat bahwa dalam proses rekrutmen PPSU dan PJLP kemarin, ada oknum yang melakukan pungli. Salah satu warga di Cipinang Muara bahkan diminta sampai Rp2 juta,” kata Ali dikonfirmasi Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. Ia menyebut perbuatan memeras masyarakat kecil yang tengah berjuang mencari pekerjaan adalah bentuk kezaliman sosial yang tidak bisa ditoleransi.
“Ini sangat zalim. Saya tidak tahu siapa aktor utamanya, tapi ini jelas ulah oknum yang harus diselidiki,” ujarnya .
Ali meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, khususnya Wakil Gubernur Rano Karno, untuk segera turun tangan menuntaskan persoalan ini.
Ia menilai, tanpa langkah tegas dan pengawasan langsung di lapangan, praktik kotor semacam ini akan terus berulang dan mencederai kepercayaan publik terhadap proses perekrutan tenaga non-ASN di lingkungan Pemprov.
“Saya minta aspirasi ini ditindaklanjuti Pak Wagub Rano Karno. Pemprov jangan hanya diam di balik meja, tapi harus turun ke bawah menyelidiki langsung siapa pelakunya,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan agar proses rekrutmen tenaga PPSU dan PJLP benar-benar dilakukan secara terbuka, adil, dan bebas dari praktik percaloan.
“Terlebih, pekerjaan tersebut kerap menjadi sandaran utama masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Jakarta,” pungkasnya. (fer)
