INDOPOSCO.ID – Dugaan praktik pengoplosan beras yang menyeret nama salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta disorot.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mendesak agar dugaan peredaran beras oplosan yang melibatkan BUMD pangan ditindaklanjuti secara terbuka dan transparan.
“Kami mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang milik BUMD pangan. Dugaan pengoplosan ini serius dan harus diusut sampai ke akar,” kata Rio dalam keterangan Senin (14/7/2025).
Legislator Fraksi PDIP itu menyoroti perlunya penguatan sistem pelacakan digital stok beras dari gudang hingga ke konsumen.
“Publik perlu mendapat informasi real-time terkait ketersediaan dan harga beras, guna mencegah spekulasi harga dan permainan pasokan oleh pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya
Tak hanya itu, kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian disebut sebagai langkah penting dalam menjaga ketertiban rantai distribusi pangan.
“Sidak rutin harus digelar, terutama di titik-titik krusial seperti Pasar Induk Cipinang,” ucapnya.
“Pelaku penimbunan dan pemalsuan harus diberi sanksi tegas” imbuhnya.
Rio mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan. Fokus evaluasi tak hanya pada distribusi, tapi juga menyasar sistem rekrutmen dan pengawasan internal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengonfirmasi bahwa BUMD telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait indikasi pelanggaran mutu beras di ritel modern.
Hasudungan menjelaskan, beras merek SP dan SR digunakan dalam Program Pangan Bersubsidi dengan kelas mutu premium.
Menurutnya, Dinas KPKP secara rutin melakukan pengujian mutu di laboratorium terakreditasi, sedikitnya tiga kali dalam setahun.
“Langkah pengawasan terus kami lakukan, namun jika ada pelanggaran, tentu harus diproses secara hukum,” pungkasnya. (fer)
