INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) fokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi untuk melayani masyarakat secara human-based.
“Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo menekankan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan,” ujar Rini dalam keterangan, Minggu (6/7/2025).
Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional.
SAKP, menurutnya, menggantikan pendekatan lama yang masih instansional dan terkotak-kotak, yang sering kali belum selaras dan belum mendukung pencapaian outcome bersama. “Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/ lembaga dapat mendukung pencapaian Asta Cita,” katanya.
Kebijakan strategis reformasi birokrasi, masih ujar dia, dirancang untuk mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan; program makan bergizi gratis (MBG); sekolah rakyat; serta program lainnya. Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing kementerian/ lembaga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi.
Ia menambahkan, setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas instansi untuk memastikan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan efisien.
Ia menjelaskan, penanganan gizi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan menuntut pendekatan yang holistik maka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna memastikan arah kebijakan berjalan seragam dan terintegrasi harus dilakukan.
“Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.
“Terkait program sekolah rakyat, kami bertugas untuk memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan SDM yang diperlukan berjalan dengan baik,” imbuhnya. (nas)
