INDOPOSCO.ID – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perjanjian maupun rencana konkret untuk melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat (AS), menyusul memanasnya situasi akibat aksi militer Israel dan AS di wilayah Iran.
Dalam wawancaranya dengan stasiun televisi nasional IRIB pada Kamis (26/6/2025), Araghchi menyebutkan bahwa kemungkinan untuk membuka kembali jalur diplomasi masih dalam pertimbangan. Namun, keputusan apa pun akan ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan nasional Iran.
“Segala keputusan akan kami ambil berdasarkan kepentingan bangsa. Jika memang perlu kembali ke meja negosiasi, maka itu akan kami kaji. Namun untuk saat ini, belum ada pembicaraan atau kesepakatan yang dilakukan,” ucap Araghchi.
Ia juga menuding bahwa AS telah mengingkari kepercayaan Iran dalam perundingan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kesepakatan nuklir 2015 serta pencabutan sanksi ekonomi.
Araghchi turut mengonfirmasi bahwa undang-undang baru yang membatasi kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kini resmi berlaku, setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen dan Dewan Wali Konstitusi Iran.
“Peraturan tersebut sekarang bersifat mengikat dan akan diberlakukan. Format kerja sama kami dengan IAEA akan berubah,” katanya.
Ia juga menyinggung dampak signifikan dari konflik 12 hari yang terjadi antara Iran dan Israel, yang menyebabkan kerusakan berat. Menurutnya, para ahli dari Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kerusakan tersebut. Isu ganti rugi pun menjadi perhatian utama pemerintah Iran.
Ketegangan memuncak sejak 13 Juni, ketika Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai wilayah di Iran, termasuk situs militer dan nuklir, yang menewaskan beberapa tokoh penting seperti komandan militer, ilmuwan nuklir, serta warga sipil. Serangan tersebut terjadi hanya dua hari sebelum jadwal negosiasi tak langsung antara AS dan Iran yang direncanakan berlangsung di Muscat, Oman, pada 15 Juni.
Sebagai respons, Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel, yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa.
Kemudian, pada Sabtu (21/6), Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke tiga lokasi fasilitas nuklir utama milik Iran. Iran membalas serangan tersebut dengan menargetkan Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar pada Senin (23/6).
Setelah 12 hari konflik bersenjata, Iran dan Israel akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata pada Selasa (24/6). (aro)
Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengadakan konferensi pers di Istanbul, Turki, 22 Juni 2025. Foto : Antara/Xinhua/Liu Lei
INDOPOSCO.ID – Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, pada Kamis (26/6) mengatakan bahwa tidak ada pengaturan atau komitmen apa pun yang dibuat untuk melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), di tengah meningkatnya ketegangan menyusul serangan yang dilakukan oleh Israel dan AS di wilayah Iran.
Dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah Iran, IRIB, Araghchi mengatakan bahwa kemungkinan untuk memulai kembali pembicaraan sedang dipertimbangkan, tetapi akan bergantung pada apakah kepentingan nasional Teheran terlindungi.
“Keputusan kami semata-mata akan didasarkan pada kepentingan Iran. Jika kepentingan kami mengharuskan kembali ke meja perundingan, kami akan mempertimbangkannya. Namun pada tahap ini, tidak ada kesepakatan atau janji yang dibuat dan tidak ada pembicaraan yang dilakukan,” katanya.
Araghchi menuduh Washington mengkhianati Iran dalam putaran negosiasi sebelumnya terkait upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dan pencabutan sanksi-sanksi AS.
Diplomat Iran itu juga mengonfirmasi bahwa undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi mengikat setelah disahkan oleh parlemen dan disetujui oleh Dewan Wali (Guardian Council) Iran, sebuah lembaga tinggi pengawas konstitusi.
“Undang-undang tersebut kini bersifat wajib dan akan diterapkan. Kerja sama kami dengan IAEA akan mengambil bentuk baru,” katanya.
Araghchi juga menyatakan bahwa kerusakan akibat perang 12 hari dengan Israel adalah serius, dan bahwa para pakar dari Organisasi Energi Atom Iran (Atomic Energy Organization of Iran/AEOI) sedang melakukan penilaian terperinci. Dia menambahkan bahwa pertanyaan mengenai tuntutan ganti rugi menjadi agenda utama pemerintah.
Konflik dimulai pada 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap beberapa target di seluruh Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, yang menewaskan sejumlah komandan senior, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa hari sebelum Iran dan AS dijadwalkan melanjutkan negosiasi nuklir tidak langsung di Muscat, Oman, pada 15 Juni.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan.
Pada Sabtu (21/6), Angkatan Udara AS menyerang tiga situs nuklir utama Iran. Sebagai balasan, Iran menembakkan rudal ke Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar pada Senin (23/6) seperti dilansir Antara.
Konflik selama 12 hari itu berakhir dengan gencatan senjata antara Iran dan Israel pada Selasa (24/6). (aro)
