INDOPOSCO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan diskusi dengan para tokoh di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB untuk menyerap aspirasi warga dampak pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Hari ini kami sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, mereka ingin solusi atas persoalan dampak pembangunan di Mandalika,” kata Natalius saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Desa Kuta di Lombok Tengah, dilansir Antara, Jumat (20/6/2025).
Ia mengatakan pihaknya datang langsung bertemu dengan tokoh masyarakat untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi warga di Mandalika khususnya yang menyangkut pelanggaran HAM
“Kami hadir untuk mendapatkan informasi dan kondisi real yang terjadi di KEK Mandalika. Warga inginkan solusi, bukan menolak,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada para untuk menyampaikan persoalan baik itu secara tertulis dan solusi yang diharapkan.
“Jangan ada yang disimpan, kalau ada persoalan sampaikan. Saya ingin informasi secara utuh baik itu warga di wilayah Gerupuk, Tanjung An, Kuta dan wilayah lainnya yang masuk dalam KEK Mandalika,” katanya.
Ia mengatakan aspirasi dari masyarakat ini akan disampaikan langsung kepada pihak kementerian terkait termasuk ITDC selaku pengelola kawasan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang disampaikan jangan ada tambahan lagi, baik itu jumlah warga maupun luas lahan yang menjadi persoalan,” katanya.
“Solusi yang diharapkan itu kami sampaikan kepada ITDC, Kementerian BUMN maupun pihak-pihak yang terkait,” katanya.
Kepala Desa Kuta Mirate mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh warga tersebut memang benar adanya, masih ada lahan warga yang belum selesai dibayar, kemudian lahan salah bayar dan masih ada sisa lahan warga di dalam kawasan.
“Ada yang belum dibayar lahan warga dan warga masih ada yang tinggal di dalam kawasan Mandalika,” katanya.
Ia juga menyampaikan kondisi para nelayan yang ada di dalam kawasan dan mendirikan bangunan rumah di pinggir pantai, karena mereka tidak ada tanah untuk tempat tinggal.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk menyediakan tempat relokasi dan tidak jauh dari kawasan pesisir.
“Warga kami ini bekerja sebagai nelayan, sehingga tempat relokasi harus dekat dengan laut atau pantai,” katanya. (dam)
