INDOPOSCO.ID – Gubernur Provinsi Banten Andra Soni mendorong penguatan budaya keterbukaan informasi di seluruh badan publik di Provinsi Banten. Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Andra dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (5/11/2026).
Andra mengapresiasi KI Provinsi Banten yang telah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi terhadap badan publik. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan transparansi sekaligus kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Selamat kepada seluruh badan publik yang meraih predikat dan penghargaan. Penghargaan ini hendaknya dimaknai bukan hanya sebagai prestasi, melainkan sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Bagi yang belum mencapai hasil optimal, jadikan hasil evaluasi ini sebagai motivasi untuk berbenah,” katanya.
Andra menjelaskan, keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung visi pembangunan Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurutnya, visi tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, adaptif, berintegritas, dan akuntabel. Pemerintahan yang terbuka juga dinilai mampu memperkuat pengawasan serta partisipasi masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik.
Andra menyebutkan, komitmen Pemprov Banten dalam keterbukaan informasi telah membuahkan hasil. Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, Pemprov Banten kembali meraih predikat informatif dengan skor 96,45 dan menempati peringkat kedelapan dari 21 provinsi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh badan publik berpuas diri. Pasalnya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional pada 2025 baru mencapai 66,43. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan bersama, termasuk di Provinsi Banten.
Dalam evaluasi keterbukaan informasi tahun ini, KI Provinsi Banten melibatkan badan publik dari delapan kategori. Cakupannya meliputi organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis daerah (UPTD), pemerintah kabupaten/kota, lembaga nonstruktural, instansi vertikal, badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa, hingga partai politik.
“Ini menunjukkan bahwa budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi di seluruh tingkatan badan publik di Banten sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Banten Imron Mahrus mengatakan, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2026 melibatkan 160 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 badan publik mengembalikan kuesioner penilaian mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) hingga tahap akhir.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 77 badan publik dari delapan kategori berhasil meraih predikat informatif.
“Sebanyak 77 badan publik dari delapan kategori berhasil mendapatkan predikat informatif,” ungkap Imron.
Adapun delapan badan publik yang meraih penghargaan informatif terbaik pada masing-masing kategori adalah Pemerintah Kota Tangerang untuk kategori pemerintah kabupaten/kota; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten untuk kategori OPD; serta UPTD RSUD Banten untuk kategori UPTD.
Selanjutnya, Perumdam Tirta Benteng Kota Tangerang meraih penghargaan kategori BUMD. BPK Perwakilan Provinsi Banten menjadi yang terbaik pada kategori lembaga nonstruktural/vertikal tingkat provinsi, sedangkan KPU Kabupaten Pandeglang unggul pada kategori lembaga nonstruktural/vertikal tingkat kabupaten/kota.
Penghargaan kategori partai politik diberikan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Banten. Sementara itu, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, meraih predikat terbaik untuk kategori pemerintah desa.
Melalui evaluasi dan penganugerahan tersebut, Pemprov Banten bersama KI Provinsi Banten berharap keterbukaan informasi semakin menjadi budaya di seluruh badan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan sekaligus berpartisipasi lebih aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.(yas)
