INDOPOSCO.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Dr. Lukman, M.Pd menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan “warga Tangerang kampungan” ketika diwawancara sejumlah media di Kota Tangerang, Jumat (13/6/2025) lalu.
Lukman mengaku kaget ketika membaca sejumlah media online yang memelintir pernyataannya usai acara “Sosialisasi Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SKh di Provinsi Banten dan Peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMAN, SMKN dan SKhN di Provinsi Banten Tahun Ajaran 2025/2026 serta Peluncuran Sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) SMKN 3 Tangerang” di Kota Tangerang, Jumat (13/6/2025).
“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyinggung warga seperti itu. Mungkin ada yang salah memahami pernyataan saya sehingga pada akhirnya menimbulkan polemik,” ujar Lukman, Rabu (18/6/2025).
Lukman menjelaskan kronologi pihaknya ditanya oleh sejumlah awak media terkait banyaknya warga Kota Tangerang yang antre di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengurus legalisir kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran anak menjelang mulainya SPMB.
“Awalnya, sejumlah awak media bertanya ke Plh Sekda Banten Deden Apriandhi. Lalu, saya kemudian dipanggil oleh Plh Sekda untuk menjelaskan terkait fenomena antrenya warga Kota Tangerang di Disdukcapil,” ungkapnya.
“Saya sampaikan bahwa sekarang kita menggunakan sistem digital, KK digital dan akte kelahiran digital. Jadi tidak perlu lagi legalisir, cukup menggunakan barcode. Mungkin di daerah-daerah tertentu, yang masih menggunakan KK dan akte kelahiran yang lama, harus menggunakan legalisir. Mungkin di daerah-daerah perkampungan. Saya sedikit pun tidak menyebut kalimat ‘warga Tangerang kampungan.’ Pernyataan saya dipelintir,” tandasnya.
Lukman menegaskan pihaknya selalu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan tidak mau menyinggung siapa pun.
“Saya juga orang kampung. Saya tidak mau menyampaikan kata seperti itu (kampungan, red). Saya menyampaikan pernyataan kepada awak media dengan penuh kehati-hatian, tidak ingin menyinggung perasaan masyarakat. Apalagi sifatnya personal, saya tidak ingin menyinggung itu,” tegasnya.
Untuk diketahui, sejumlah pihak di antaranya aktivis LSM dan kelompok mahasiswa mengecam pernyataan Plt Kepala Dindikbud Banten Dr. Lukman, M.Pd. Kecaman itu disampaikan setelah munculnya pemberitaan di sejumlah media online yang tersebar di sejumlah platform media sosial (medsos).
Bahkan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM) Tangerang melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (18/6/2025). Mereka mendesak agar Plt Kepala Dindikbud Banten meminta maaf kepada warga Kota Tangerang.
“Bagi saya kritik dan aksi unjuk rasa itu adalah bagian dari demokrasi. Saya tidak antikritik. Namun, saya perlu tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti itu (warga Tangerang kampungan, red). Kendati saya merasa tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti itu, sebagai manusia saya tetap menyampaikan permohonan maaf sebesar-sebesarnya kepada masyarakat Kota Tangerang kalau ada yang salah memahami pernyataan saya,” pungkasnya. (yas)
