INDOPOSCO.ID – Di tengah derasnya wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memperluas pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) dengan dalih keamanan, suara rakyat justru menuntut hal yang lebih mendasar bantuan sosial dan lapangan kerja.
Warga dari berbagai lapisan menilai kebijakan tersebut tak selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat yang prorakyat.
Menurut mereka, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta peluang kerja yang konkret jauh lebih mendesak daripada pemasangan kamera pengawas di sudut-sudut kota.
“Anak-anak kami butuh pendidikan, dapur kami butuh asap, bukan ditonton kamera,” kata Rizal (45) warga RW 02 Pademangan Barat, Jakarta Utara ditemui INDOPOSCO.ID pada Rabu (4/6/2025).
Firdaus (40) warga RT 10 Pademangan Barat juga menyoroti efektivitas CCTV yang dinilai belum signifikan dalam pencegahan kriminalitas.
Justru, banyak warga mengaku lebih percaya kepada kekuatan media sosial sebagai alat pelaporan yang cepat dan berdampak.
“Kalau ada kejadian, lebih cepat viral di TikTok atau Instagram. Polisi baru turun setelah ramai,” ujar.
Lebih lanjut, aparat kepolisian pun selama ini telah melakukan patroli rutin, yang dianggap cukup sebagai tindakan preventif.
“Adanya patroli kepolisian dan siskamling juga sudah cukup dan sangat aman,” jelasnya.
Dalam kondisi seperti ini, Ahmad Jarot warga Tangki Timur, Jakarta Pusat mempertanyakan urgensi proyek CCTV besar-besaran yang dinilai lebih menguntungkan vendor teknologi daripada rakyat.
Di sisi lain, janji-janji pembukaan lapangan kerja yang pernah digaungkan jelang pemilu masih tak jelas wujudnya. Banyak warga menilai, alokasi anggaran seharusnya fokus pada kesejahteraan ekonomi rakyat, bukan proyek yang hanya terlihat maju di permukaan tapi kosong di perut rakyat.
“Jangan biarkan rakyat terus diawasi, tapi tidak diberdayakan,” tandasnya.
Desakan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat kecil kini menggema. Warga menuntut agar suara mereka tidak hanya didengar menjelang pemilu, tapi juga saat kebijakan sedang disusun.
“Mana janji kampanye yang katanya demi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait pengadaan closed circuit television (CCTV) yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak warga.
Ia menilai program tersebut tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan efisiensi dan keberpihakan anggaran kepada rakyat.
“Anggaran besar yang dimiliki Pemprov Jakarta seharusnya diprioritaskan untuk warga, bukan justru memperbanyak CCTV,” katanya kepada INDOPOSCO.ID pada Senin (2/6/2025).
Legislator dapil Provinsi Jakarta itu menilai langkah Pemprov Jakarta itu bertolak belakang dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi anggaran.
“Meskipun pengadaan CCTV diklaim menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan publik tidak hanya soal asal-muasal anggaran, tetapi juga prioritas dan dampaknya terhadap rakyat.
“Pertama, keberadaan CCTV akan efektif hanya jika penegakan hukum berjalan dengan baik,” ucapnya.
“Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, CCTV seringkali sekadar formalitas mati, rusak, dan tidak bisa dijadikan bukti hukum,” imbuhnya.
Kedua, lanjut Mardani, karakter sosial masyarakat Jakarta dan Indonesia mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.
“Karena itu, anggaran termasuk CSR lebih baik dialokasikan untuk program pemberdayaan RT dan RW, yang lebih menyentuh langsung kehidupan warga,” jelasnya.
Ketiga, yang paling urgen saat ini adalah penciptaan lapangan kerja. Ini kebutuhan riil warga yang seharusnya dijawab oleh Pemprov Jakarta.
“Dana CSR seharusnya diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan, bukan sekadar infrastruktur pengawasan,” kata dia.
Politikus PKS itu menegaskan bahwa visi Indonesia Emas yang digagas pemerintahan ke depan menuntut keberpihakan anggaran pada sektor produktif, bukan pada proyek-proyek yang rawan mubazir.
“Pemprov Jakarta harus segera menyelaraskan kebijakan fiskal dan program-programnya agar sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar efisiensi, tapi soal keberpihakan pada rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung menjelaskan, penambahan 100 CCTV membuat total 1.500 CCTV yang tersebar di wilayah Jakarta.
“Kita sudah ada 1.400 CCTV di tempat-tempat strategis, sekarang jadi 1.500 yang tersebar termasuk di 12 taman yang kita buka 24 jam,” jelas Pram.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Jakarta Budi Awaludin menerangkan bahwa 100 CCTV ini telah dipasang di beberapa taman dan lokasi rawan dengan menggunakan dana CSR dari sektor swasta.
“100 ini kita pasang di beberapa taman seperti Tebet Eco Park, Taman Langsat yang buka 24 jam. Lalu, di beberapa RT dan RW di kelurahan yang rawan bencana. Di antaranya kita pasang tiga di daerah Kebon Jeruk,” tandas Budi. (fer)
