INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait pengadaan closed circuit television (CCTV) yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak warga.
Ia menilai program tersebut tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan efisiensi dan keberpihakan anggaran kepada rakyat.
“Anggaran besar yang dimiliki Pemprov Jakarta seharusnya diprioritaskan untuk warga, bukan justru memperbanyak CCTV,” katanya kepada INDOPOSCO.ID pada Senin (2/6/2025).
Legislator dapil Provinsi Jakarta itu menilai langkah Pemprov Jakarta itu bertolak belakang dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi anggaran.
“Meskipun pengadaan CCTV diklaim menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), ini yang harus dikritisi rekan-rekan PKS di DPRD Jakarta,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan publik tidak hanya soal asal-muasal anggaran, tetapi juga prioritas dan dampaknya terhadap rakyat.
“Pertama, keberadaan CCTV akan efektif hanya jika penegakan hukum berjalan dengan baik,” ucapnya.
“Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, CCTV seringkali sekadar formalitas mati, rusak, dan tidak bisa dijadikan bukti hukum,” imbuhnya.
Kedua, lanjut Mardani, karakter sosial masyarakat Jakarta dan Indonesia mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.
“Karena itu, anggaran termasuk CSR lebih baik dialokasikan untuk program pemberdayaan RT dan RW, yang lebih menyentuh langsung kehidupan warga,” jelasnya.
Ketiga, yang paling urgen saat ini adalah penciptaan lapangan kerja. Ini kebutuhan riil warga yang seharusnya dijawab oleh Pemprov Jakarta.
“Dana CSR seharusnya diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan, bukan sekadar infrastruktur pengawasan,” kata dia.
Politikus PKS itu menegaskan bahwa visi Indonesia Emas yang digagas pemerintahan ke depan menuntut keberpihakan anggaran pada sektor produktif, bukan pada proyek-proyek yang rawan mubazir.
“Pemprov Jakarta harus segera menyelaraskan kebijakan fiskal dan program-programnya agar sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar efisiensi, tapi soal keberpihakan pada rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai program CCTV tersebut bukan prioritas mendesak, dan tidak pro rakyat.
“CCTV itu nggak perlu banget ditambah-tambahin. Manfaatkan saja yang sudah ada,” kata Trubus saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, justru yang jauh lebih urgen saat ini adalah perbaikan sanitasi dan sistem drainase yang kian buruk.
Ia menyebut, pendekatan berbasis masyarakat jauh lebih efisien dan membangun solidaritas sosial.
“Gubernur Pramono harus berani optimalkan kembali siskamling,” tandasnya.
“Jangan sampai program penambahan CCTV yang kurang optimal menjadi temuan BPK dan menjadi masalah baru bagi Gubernur Pramono dan Wagub Rano Karno,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan bahwa pengadaan CCTV ini didanai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ke depan, pemasangan akan diperluas berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di tingkat RT dan RW.
Jika diperlukan penambahan, maka akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Menanggapi usulan Anggota DPRD Pramono terkait sistem sewa, Budi mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov tengah mengkaji opsi tersebut.
Pemprov cenderung memilih sistem sewa (manage service) karena lebih efisien dalam hal pembaruan teknologi dan kebutuhan sumber daya manusia.
“Dengan sistem sewa, beban pemeliharaan dan pembaruan alat bisa lebih ringan, serta lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ucap Budi. (fer)
