INDOPOSCO.ID – Masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah begitu memprihatinkan. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengaku prihatin melihat kondisi warga terdampak.
“Kami prihatin dengan kondisi warga terdampak,” kata fikri melalui gawai, Rabu (23/4/2025).
Ia mengaku, sebelumnya telah meninjau langsung lokasi terdampak bersama Direktur Infrastruktur Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yufferyzal dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Brebes Supriyadi.
“Kami telah menyisir titik-titik pergerakan tanah, mendatangi posko pengungsian di lapangan futsal Desa Mendala, serta meninjau langsung kondisi dapur umum dan posko kesehatan yang didirikan untuk melayani para penyintas,” terangnya.
Ia menyebut , sebanyak 123 KK (Kepala Keluarga) terdampak, 114 rumah rusak, dan 383 jiwa terpaksa mengungsi. “Kondisinya tentu dinamis karena tanah masih bergerak,” ucapnya.
“Kami bersama rombongan juga menyerahkan bantuan darurat dari BNPB untuk meringankan beban berat para korban,” imbuhnya.
Fikri menegaskan, distribusi bantuan vital tersebut diatur langsung oleh Kepala Desa dan Kepala Posko. Hal itu untuk memastikan kebutuhan konsumsi harian pengungsi tetap terpenuhi hingga saat ini.
“Kami berkesempatan berinteraksi langsung di posko pengungsian, mendengarkan aspirasi dan keluhan warga serta petugas di lapangan, mulai dari tim kesehatan hingga relawan dapur umum,” ungkapnya.
Ia mencatat beberapa kebutuhan mendesak yang perlu segera diatasi. Di antaranya pasokan tabung gas di dapur umum masih agak telat. Kebutuhan per hari rata-rata 6 tabung.
“Tenda khusus untuk mengisolasi pengungsi yang sakit serius demi mencegah penularan sangat dibutuhkan tim kesehatan,” ujarnya.
Dia mendorong dilakukannya kajian mendalam dari Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi guna menentukan secara pasti pusat pergerakan tanah dan sebaran area rawan. Kajian ini krusial sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis, termasuk keputusan final mengenai relokasi warga.
Terkait solusi hunian bagi para korban, ia mengatakan, Pemerintah desa telah menyiapkan lahan alternatif untuk pembangunan hunian sementara (huntara). “Ke depan kita akan kawal tindak lanjut Huntara di tanah bengkok desa dan kemudian Huntap (hunian tetap) yang perlu kajian Badan Geologi Nasional (BGN) yang lebih komprehensif,” katanya.
Proses pembangunan hunian tetap (huntap), diakui Fikri, akan lebih kompleks, terutama terkait pendataan ulang dan status kepemilikan lahan warga yang terdampak. “Proses ini memang cukup rumit, terutama bagi lahan bengkok (tanah kas desa). Namun, lahan milik masyarakat pribadi akan lebih mudah diproses dengan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah provinsi,” jelasnya .
Meski prosesnya tidak mudah, Fikri optimis dan menargetkan agar dalam kurun waktu satu tahun ke depan, warga terdampak sudah dapat menempati hunian tetap yang aman dan layak.
“Rumah mereka sebelumnya dalam kondisi sangat baik, namun kini rusak parah bahkan hancur akibat bencana,” ucapnya. (nas)
