INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti bagaimana program sekolah rakyat (SR) besutan presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan kemampuan SDM dari segi pendidikan. Hal itu karena, baginya, peningkatan SDM melalui pendidikan dapat menghasilkan individu yang berkualitas di mana bisa menjadi salah satu faktor kunci pengentasan kemiskinan yang berada di Indonesia.
“Nah sekarang yang menarik adalah program (Sekolah Rakyat) yang di serahkan ke Kementerian Sosial, tetap ini masalah kependidikan. Ini luar biasa sebetulnya bahwa ide atau gagasan presiden untuk menaikkan SDM ini tepat. Apalagi kemudian dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Karena penanggulangan kemiskinan sekarang yang cenderung charity base itu hanya santunan, berupa bantuan tunai atau bantuan nontunai dan sebagainya, dan ternyata menurunkan angka kemiskinan itu tidak signifikan,” ucap Fikri saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari laman DPR, Jumat (28/3/2025).
Politisi Fraksi PKS ini juga merasa optimistis akan keberhasilan program sekolah rakyat yang digagas oleh presiden ini. Karena, menurutnya, hal tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik dari sisi SDM maupun hal lainnya. Tetapi, ia menekan, masih perlu adanya koordinasi lebih dalam lagi dalam perencanaannya termasuk adanya koordinasi mengenai hal-hal yang menjadi faktor pendukungnya.
“Kalau tentang mengentaskan kemiskinan karena dasarnya adalah di SDM, ini saya kira diskusinya banyak sekali positif dan sangat mendukung, dan juga optimis. Nah sekarang ini masalahnya koordinasi tiga hal, misalnya tentang pendanaan, tentang kewenangan, dan juga tentang orientasi pendidikan. Saya kira ini yang menjadi PR kita bersama karena waktunya sangat singkat, mengingat bulan Juni nanti sudah harus di realisasikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 ini.
Mengenai anggaran, Fikri juga menyoroti bagaimana adanya perubahan pada peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi proses dalam membangun sekolah rakyat tersebut. Sehingga, menurutnya, ada sedikit kendala dalam penganggaran yang menjadikan akses pendidikan sampai sekarang ini masih terbilang mahal.
“Tentang anggaran, saya memberikan catatan. Saya pernah di Komisi X, ada PP Nomor 18 Tahun 2022 perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Ternyata K/L itu susah sekali untuk komposisi (mandatory spending) 20 persen itu, dan sebesar-besarnya anggaran untuk kegiatan belajar mengajar itu ternyata harus didistribusi kan ke semua kementerian dan lembaga, sehingga akhirnya sampai sekarang pendidikan kita masih dianggap mahal,” ujar Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK di Tegal ini.
Fikri juga berkomentar bahwa pemerintah dalam memberikan bantuan agar bisa lebih pikirkan kembali mengenai alokasi anggaran yang digunakan, sehingga tidak adanya batasan dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
“Kemudian, di tempat-tempat tertentu untuk memberikan afirmasi atau bantuan kepada anak miskin juga masih saya kira adanya pertimbangan tergantung kuota dan seterusnya. Oleh karenanya harus dipikirkan betul ini (Sekolah Rakyat) kalau kewenangan pusat, alokasi anggarannya dari anggaran pendidikan kah atau (dari) anggaran penyelesaian kemiskinan,” pungkasnya.
Komisi VIII terus berkomitmen untuk menjadikan program sekolah rakyat menjadi salah satu program prioritas dalam mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 dan juga sebagai motor penggerak dalam pengentasan kemiskinan sehingga semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta akses pendidikan yang terjangkau. (dil)
