INDOPOSCO.ID – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait izin usaha pertambangan (IUP) ke pesantren. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini mengatakan bahwa izin kelola tambang belum sampai ke ranah pesantren.
“Dalam Undang-undang (Minerba) yang baru itu kan diatur yang berhak mendapatkan izin pengelolaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan, sedangkam kampus (perguruan tinggi) hamya penerima manfaat. Sedangkan pesantren dalam UU tidak dinyatakan secara tegas. Nah kami akan berdiskusi di internal pemerintah, tentunya dengan Pak Presiden apakah
pesantren juga kita ikutkan dalam penerima manfaat (tambang),” ucap Bahlil usai mengikuti acara Nuzulul Quran di Kantor DPP Golkar, Minggu (16/3/2025).
Meseki begitu, kata Bahlil, tidak semua pesantren akan memperoleh manfaatbdalam pengelolaan tambang. “Sudah barang tenti ada kroteri-kriterianya pesantren yang mana. Nah kriteria itulah yang nanti akan menjadi aturan main,” jelasnya.
Bahlil sehari sebelumnya juga menyatakan bahwa pemerintah juga sudah menandatangani izin kelola tambang kepada ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan, kata Bahlil, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menandatangani IUP untuk ormas keagamaan, Muhammadiyah.
“Sebagai laporan kepada kiai, NU kemarin sudah kami kasih, NU kita sudah tandatangani IUP-nya. Muhammadiyah juga akan kami berikan sebelum bulan Maret ini berakhir, ini sebagai komitmen kita,” ungkap Bahlil menambahkan. (dil)
