INDOPOSCO.ID – Reformasi birokrasi (RB) menjadi salah satu ujung tombak dalam menyukseskan berbagai program prioritas nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah terus menyusun strategi terbaik agar RB dapat langsung menyasar masalah utama pembangunan.
“Pada 2023 RB tematik pengentasan kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Dan penerapan RB tematik ini menunjukan hasil yang sangat positif,” kata Rini, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Dia menjelaskan, RB Tematik merupakan penerapan RB yang fokusnya selaras dengan prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan percepatan program prioritas Presiden. Yang didukung oleh transformasi digital pemerintah.
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi tercatat, angka kemiskinan menurun sebesar 0,97 persen, dari 9,36 tahun 2023 menjadi 8,57. Selain itu, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp295,3 Triliun, dari Rp1.418,9 Triliun di 2023 menjadi Rp1.714,2 Triliun.
“Hasil evaluasi RB 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan angka kemiskinan selaras dengan peningkatan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan,” beber Rini.
Rini juga mengatakan, sejumlah rekomendasi yang dapat mengoptimalisasi upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan orkestrasi peran dari berbagai instansi yang terkait untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
“Penyusunan proses bisnis secara berjenjang sampai level mikro menjadi sangat penting untuk memastikan setiap instansi menjalankan masing-masing tugas dan perannya secara terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Rini, diperlukan grand design pengentasan kemiskinan dan strategi dengan pendekatan target area-based disesuaikan karakteristik wilayah disertai dengan asistensi sesuai tingkatan wilayah. Para stakeholder terkait juga harus memastikan program optimalisasi berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui pemadanan DTSEN secara otomasi dan standar.
“Dan yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mewujudkan sistem terintegrasi untuk pengelolaan program perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran,” terangnya. (nas)
