INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan pengumuman Fitch Ratings yang kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan Outlook ‘Stabil’ merupakan bukti kepercayaan global terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
“Penegasan peringkat kredit Indonesia tersebut mencerminkan keyakinan global terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan yang terjaga dengan baik, didukung oleh kredibilitas kebijakan dan bauran sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, OJK, dan pemangku kepentingan terkait,” kata Mahendra di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).
Ia menyebut OJK senantiasa berupaya memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan yang inklusif guna mendukung program prioritas pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun upaya itu dilakukan melalui empat program prioritas 2025, di antaranya penguatan kapasitas sektor jasa keuangan (SJK) dan penguatan pengawasan dan optimalisasi kontribusi SJK mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah.
Selain itu, pengembangan SJK untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita.
Fitch Ratings kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada ‘BBB’ dengan Outlook ‘Stabil’.
Adapun peringkat yang dipertahankan tersebut mencerminkan optimisme Fitch terhadap fundamental ekonomi Indonesia, khususnya prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid dan kebijakan fiskal yang tetap terkendali.
Dalam laporannya, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,0 persen pada 2025, didorong oleh permintaan domestik yang kuat, belanja publik untuk proyek bantuan sosial dan infrastruktur, serta investasi swasta yang tetap positif dengan berkurangnya ketidakpastian kebijakan pasca Pemilu 2024, serta hilirisasi yang terus berlanjut. (dam)
