INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia. Agar memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan, Kamis (13/3/2025).
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, menurut Rini, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga (K/L).
“OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antar Kementerian,” katanya.
“Kebijakan ini untuk memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat,” lanjutnya.
Selain aspek kelembagaan, masih ujar Rini, transformasi digital harus didorong untuk keterbukaan pemerintahan. Digitalisasi, menurutnya, bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.
“Pemerintah telah membangun INA Digital yang mengintegrasikan layanan transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital,” katanya.
“Ini untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” imbuhnya. (nas)
