INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah menilai, efisiensi anggaran dilakukan pemerintah adalah langkah strategis memastikan penggunaan dana publik lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus memperkuat stabilitas fiskal.
“Dengan menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengejar target fiskal yang sehat tanpa mengorbankan program-program prioritas,” kata Najib di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan.
“Yang terpenting, efisiensi harus didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Najib.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
“Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ucap Najib.
Kendati demikian, pemerintah dapat menjelaskan lebih lanjut di balik kebijakan pemangkasan anggaran. Tujuannya agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.
“Kementerian terkait harus mampu menjelaskan kepada publik kenapa pemangkasan ini dilakukan dan apa dampaknya kepada masyarakat. Sehingga opini yang berkembang akan membuat publik memahami,” imbuh Najib.
Keputusan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Total penghematan anggaran negara ditargetkan sebesar Rp306,69 triliun. (dan)
