INDOPOSCO.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto menerangkan secara komprehensif soal efisiensi anggaran tahun 2025 kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tersebut telah membuat kegaduhan.
Bahkan kebijakan efisiensi tersebut berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti halnya dialami penyiar RRI Pro 2 Ternate, membagikan cerita pahitnya yang sudah tidak kerja melalui akun Instagram @aiinizzaa.
Selain itu, kisah seorang jurnalis TVRI Yogyakarta bernama Adhitya Putratama terkena PHK akibat kebijakan pemangkasan anggaran. Dia membagikan momen haru ketika pamit berangkat kerja untuk kali terakhirnya kepada istri dan anaknya.
“Tidak ada yang boleh mengatakan ini (kebijakan efisiensi anggaran) salah, yang dilakukan pak Prabowo juga benar, tapi harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan dan target kapan stabil situasi ini,” kata Mahfud MD di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia menyadari, pemangkasan anggaran membuat sebagian masyarakat merasa resah. Karenanya pemerintah harus cepat merespons masalah tersebut.
“Ya, biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama kegaduhan terjadi dimana mana, kecemasan terjadi di mana mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar Mahfud MD.
Dua kisah jurnalis yang sudah tidak bekerja akibat terdampak kebijakan efisiensi anggaran menjadi peringatan bagi pemerintah segera menangani permasalahan yang bermunculan.
“Sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat, sudah terlihat sekarang,” sesal Mahfud.
Keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Total penghematan anggaran negara ditargetkan sebesar Rp306,69 triliun. (dan)
